Reshuffle Kabinet: Silakan Pengaruh Jokowi Diganti Gerindranisasi, tapi Prabowo Juga Harus Jamin Bersih dari Korupsi

JAKARTA – Reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kental dengan nuansa politik. Ada dugaan sang presiden ingin terus mengurangi bayang-bayang Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Sebanyak lima menteri diganti saat Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Mereka adalah Menteri Koordinator Politik dan Kemanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Kading, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Perombakan kabinet ini adalah yang kedua yang dilakukan Prabowo setelah kurang lebih 11 bulan menjabat sebagai presiden. Reshuffle ini diumumkan hanya sekitar sepekan setelah situasi di sejumlah wilayah membaik menyusul rangkaian demonstrasi selama sepekan pada akhir Agustus lalu yang berujung ricuh.

Prabowo Lakukan Dejokowinisasi

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan gelombang demonstrasi bulan lalu sedikit banyak memengaruhi keputusan Prabowo melakukan reshuffle.

“Tidak dapat dipisahkan aksi demonstrasi dengan keputusan politik Prabowo, Mendikti sebelumnya juga diganti setelah ada aksi demonstrasi,” kata Dedi kepada VOI.

“Artinya presiden memang menginginkan kondusivitas, reshuflle ini satu sisi sebagai respons tuntutan publik, terlebih tokoh yang direshuffle juga layak, selain terlibat masalah hukum, juga soal kinerja yang tidak ternilai baik,” lanjutnya.

Namun satu hal yang menjadi sorotan publik adalah empat dari lima nama yang terkena reshuffle pernah menjadi tangan kanan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo. Menjadi wajar jika publik kemudian melihat perombakan KMP kali ini lebih kental nuansa politisnya, alih-alih sekadar menggeser menteri yang tidak memiliki kinerja baik. Hal ini pun diamini Dedi.

“Di sisi lain, reshuflle miliki nuansa politik, utamanya konsolidasi pemerintahan, bisa jadi ini langkah baru untuk memusatkan kabinet menjadi satu gerbong Presiden Prabowo, tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi,” tegas Dedi.

Seperti diketahui, saat melantik 48 menteri di KMP pada Oktober tahun lalu, sebanyak 17 nama di antaranya membantu Jokowi di era sebelumnya. Dari 17 nama tersebut ditemukan 12 menteri menduduki jabatan lamanya, sedangkan lima nama lain berganti posisi.

Catatan ini membuat Presiden Prabowo disebut berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Bahkan sejumlah pengamat menyebut ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo mengingat masih kuatnya pengaruh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dihubungi terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan kini sudah 25 persen mantan anggota kabinet Jokowi diganti oleh Prabowo. Ia mengamini adanya upaya Prabowo mengurangi pengaruh Jokowi dalam kepemimpinannya. 

“Dejokowinisasi, nampaknya, sedang berlangsung. Sebagai gantinya, beralih ke Gerindranisasi,” katanya.

Target Reshuffle Berikutnya

Ke depan, menurut Dedi, bukan tidak mungkin reshuffle kembali dilakukan. Ia menyebut ada dua tokoh lain yang berpotensi menjadi target perombakan, yaitu yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dua tokoh ini, kata Dedi, kerap menjadi sorotan karena banyak melakukan kegaduhan.

Pada awal Februari lalu, Bahlil mengeluarkan kebijakan penjualan elpiji subsidi 3 kg tidak lagi dijual di tingkat pengecer. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Sedangkan Raja Juli baru-baru ini menjadi sorotan gara-gara kedapatan bermain domino dengan bekas tersangka kasus pembalakan liar Aziz Wellang yang viral di media sosial.

“Dua tokoh ini sudah banyak lakukan kegaduhan, Bahlil terkait kebijakan elpiji. Raja Juli bermasalah dengan upaya nepotisme di mana ia mengakomodir kader-kader PSI ke agenda kementeriannya, juga terdeteksi miliki hubungan dengan kriminal,” tutur Dedi.

“Meskipun memang ada kesan terburu-buru, mengingat tidak semua kementerian secara langsung miliki gantinya, tetapi bukan tidak mungkin Prabowo ingin tunjukkan jika ia bukan tokoh yang lambat,” pungkasnya.