JAKARTA – Penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didesak untuk dihentikan setelah kabar mitra dapur umum yang tidak dibayar beredar luas di media.
Kasus sengketa pembayaran mitra dapur program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan dengan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) menjadi pusat perhatian.
Pemilik mitra dapur tersebut, Ira Mesra Destiawati, mengaku dapurnya menderita kerugian sebesar Rp975.375.000 atau hampir Rp1 miliar karena belum menerima pembayaran sepeser pun sejak mulai beroperasi pada Februari lalu.
Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, kerugian sebesar hampir Rp1 miliar itu berdasarkan perhitungan jumlah porsi yang sudah dimasak kliennya, yaitu 65.025 porsi. Keseluruhan porsi MBG itu dikerjakan dalam dua tahap.
Sengketa ini tentu saja menjadi perhatian khalayak. Apalagi sejak awal program MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto ini lebih sering dipertanyakan publik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai isu ketidakberesan dalam pengelolaan serta eksekusi program MBG yang berantakan dapat menurunkan kepercayaan publik.
“Kalau program MBG itu gagal, maka dampaknya jelas memengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” kata Trubus.
Perencanaan Program Tidak Matang
Trubus Rahadiansyah mengatakan, kasus yang terjadi di dapur MBG di Kalibata sebenarnya ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.
Ia pun mendesak agar melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.
“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.
Sementara itu, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai kejadian ini adalah bentuk nyata dari tidak matangnya program MBG. Menurutnya, program ini dibuat ‘asal’ hanya demi memenuhi janji kampanye.
Mengingat program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sudah seharusnya pengelolaan ini dilakukan dengan baik.
“APBN itu kan uang rakyat harus dikelola dengan baik, jangan sampai bocor, jangan sampai tidak tepat sasaran, jangan sampai tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan seterusnya," ujarnya.
Penutupan dapur umum di Kalibata, menurut Ubaid, menunjukkan adanya pemborosan uang negara. Padahal, Presiden Prabowo Subianto menggembar-gemborkan efisiensi anggaran beberapa waktu lalu.
Senada, Direktur Keadilan Fiskal dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar juga menyebut permasalan yang melibatkan yayasan dan mitra dapur di Kalibata hanya satu dari rentetan kisruh yang terjadi dalam penyelenggaraan proyek MBG.
Beberapa kasus lain yang pernah disorot antara lain adanya keracunan karena MBG, penolakan di Papua, hingga inkonsistensi dalam pelaksanaan yang terjadi. Menurut Askar, ini menjadi bukti nyata bahwa proyek tersebut tidak direncanakan dengan matang. Program yang sebelumnya bernama Makan Siang Gratis itu sejak awal disusun terburu-buru tanpa mempertimbangan banyak hal yang fundamental.
“Yang terjadi hari ini adalah buah dari tidak clear-nya perencanaan program sejak awal,” jelas Askar.
Perlu Evaluasi Besar
Askar menambahkan, inkonsistensi mengenai peran, mereka yang terlibat, sampai alokasi anggaran merupakan bentuk nyata bagaimana program ini disusun tergesa-gesa. Salah satu indikatornya adalah perubahan dalam alokasi anggaran untuk harga makanan.
Seperti diketahui, awalnya anggaran yang ditetapkan untuk setiap porsi makanan MBG adalah Rp15 ribu, namun turun menjadi Rp10 ribu. Di awal pelaksanaan program, bahkan ada menu makanan siswa yang tidak disertai susu.
"Kalau memang harus dilanjutkan, tentunya harus ada evaluasi besar yang dilakukan," ujar Askar.
Evaluasi tersebut, kata Askar, di antaranya memberikan transparansi ihwal perencaan proyek, alokasi anggaran, hingga membuka ruang pengawasan kepada masyarakat sipil guna menjadikan fungsi pemantauan berjalan lebih optimal.
Sementara itu, dalam keterangan yang diterima VOI, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, rentetan masalah pengelolaan anggaran, seperti yang dialami SPPG Kalibata menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan dalam proyek kesayangan Presiden Prabowo Subianto, MBG.
ICW menyebut program tersebut memiliki banyak kelemahan, mulai dari sisi anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasan. Selain itu, informasi terkait program MBG juga dinilai tidak transparan dan tertutup bagi publik.
Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengaku tidak kaget dengan kekacauan program MBG. Karena sejak awal diselenggaraka pada 6 Januari 2025, ICW menemukan tata kelola yang buruk. Misalnya, soal transparansi anggaran, pengawasan, dan implementasi kebijakan teknis.
Untuk itu, Dewi menyarankan agar program MBG dihentikan pelaksanaannya karena kerap bermasalah.
"Ketimbang semakin kisruh ke depannya, lebih baik dihentikan dari saat ini," tegas Dewi.
Program Makan Bergizi Gratis bahkan kini sering dipelesetkan menjadi Proyek Makan Bergizi Gratis, karena pelaksanaan yang amburadul. Jadi, haruskah MBG dipertahankan?
