Ancaman Terhadap Wibawa Presiden Prabowo Selepas Instruksi Megawati Soal Penundaan Retret

JAKARTA – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah terpilih dari kadernya menunda keikutsertaan mereka dalam agenda retret dinilai sebagai bentuk perlawanan pada pemerintah.

Megawati mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah dari kader PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Titah dari sang ketum muncul tak lama setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam penghalangan penyidikan yang berkaitan dengan dugaan suap Harun Masiku kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Kendati demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP memutuskan tetap mengikuti retret di Magelang. Hingga Sabtu (22/2/2025), sebanyak tiga kepala daerah PDIP memutuskan hadir yaitu Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Malang Sanusi, dan Bupati Blitar Rijanto.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati melalui keterangan resminya, Kamis (20/2/2025).

Wibawa Prabowo Subianto Dipertanyakan

Intruksi Megawati agar para kepala daerah dari partainya menunda retret di Akmil Magelang menjadi perhatian banyak kalangan. Sebagian memandang keputusan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retret di Akmil Magelang.

Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan instruksi Megawati pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang cukup mengkhawatirkan.

Menurut Dedi, jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum, bisa jadi pertanyaan untuk wibawa pemerintah terutama Prabowo Subianto sebagai inisiator retret.

“Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Dedi kepada VOI.

Selain itu, instruksi ini juga sekaligus menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Kata Dedi, bukan tidak mungkin ke depannya instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan.

Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Terakhir, di tengah maraknya gerakan massa yang muncul belakangan ini mengindikasikan pemerintah mengalami krisis kepercayaan publik.

“PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” terang Dedi.

“Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ia menambahkan.

Untuk itu, kata Dedi, pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang-wenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik.

“Secara umum tidak ada masalah, ini murni soal gerakan politik. Akan lebih baik jika Megawati juga menarik diri dari BRIN dan BPIP, agar ia benar-benar leluasa berada di luar Prabowo,” Dedi menambahkan.

Antara Solidaritas Partai dan Protes KPK

Di sisi lain, pengamat politik Agung Baskoro menilai instruksi Megawati agar kepala daerah dari partainya menunda ikut retret mempertaruhkan hubungan antara presiden kelima Indonesia dan Prabowo Subianto.

"Relasi Mega-Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung kepada Kompas.com, Jumat (21/2/2025). “Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDIP dianggap 'melawan' perintah Presiden,” ujar dia.

Namun, ia menyayangkan jika kepala daerah dari PDIP memutuskan tidak ikut retret. Menurut Agung, para kepala daerah yang sudah menjabat tetap harus mengutamakan kepentingan publik.

“Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar," kata Agung.

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan ada dua makna terkait instruksi yang dikeluarkan oleh Megawati. Pertama, instruksi ini untuk menumbuhkan solidaritas internal partai.

“Jadi biar partainya solid secara internal dengan menunda keikutsertaan retret itu,” ujar Cecep.

Megawati menjadikan instruksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Hasto yang menurut partai dijadikan korban kriminalisasi politik.

"Saya kira langkah ini menegaskan partai berdiri bersama kadernya, jadi partai tidak meninggalkan dan tetap mendukung kader," lanjut dia.

Makna kedua, menurut Cecep, instruksi ini sebagai pernyataan sikap ulti dan bentuk protes terhadap ketidakpuasan pada tindakan KPK.