Presiden Biden Tegas Peringatkan Junta Militer Sudan: Pulihkan Pemerintah Sipil, Izinkan Protes Damai

JAKARTA - Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatkan tekanan pada junta militer Sudan, ketika konfrontasi antara tentara dan pengunjuk rasa anti-kudeta membuat korban tewas menjadi sedikitnya 11 orang.

Setelah 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan pemulihan pemerintah yang dipimpin oleh sipil, Presiden Joe Biden menyebut negaranya berada dengan pihak lain, berdiri di sisi para demonstran.

"Bersama-sama, pesan kami kepada otoritas militer Sudan luar biasa dan jelas, rakyat Sudan harus diizinkan untuk memprotes secara damai, pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus dipulihkan," tegasnya mengutip Reuters 29 Oktober.

"Peristiwa beberapa hari terakhir adalah kemunduran besar, tetapi Amerika Serikat akan terus mendukung rakyat Sudan dan perjuangan tanpa kekerasan mereka," tukas Presiden Biden yang pemerintahannya telah membekukan bantuan untuk Sudan.

Menariknya, Presiden Joe Biden mengatakan dirinya mengagumi keberanian orang Sudan.

"Kami sangat percaya pada potensi ekonomi Sudan dan janji masa depannya, jika militer dan mereka yang menentang perubahan tidak menahannya," tandas Presiden Biden.

Dengan ribuan orang turun ke jalan untuk menentang pengambilalihan yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Bersenjata  Abdel Fattah al-Burhan, saksi mata mengatakan peluru tajam dan peluru karet digunakan untuk menghadapi protes anti-kudeta di Bahri, seberang sungai dari ibu kota Khartoum saat protes malam meningkat.

Sebuah komite dokter, yang melacak kekerasan mengatakan, seorang martir tewas dalam bentrokan itu, sementara dua lainnya terluka dan dalam kondisi kritis. Sebelumnya, seorang pria berusia 22 tahun meninggal karena luka tembak, kata sumber medis. Itu membuat total kematian dalam empat hari menjadi setidaknya 11, kata sumber medis.

Pada Kamis malam, Jenderal Burhan mengatakan dalam pidatonya kepada kelompok-kelompok yang membantu menggulingkan diktator Omar al-Bashir pada 2019, konsultasi sedang berlangsung untuk memilih seorang perdana menteri, menurut sebuah video yang ditayangkan oleh TV Al-Jazeera.

Selain itu, Jenderal Burhan mengatakan tentara sedang bernegosiasi dengan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dari dewan transisi yang sekarang dibubarkan, untuk membentuk pemerintahan baru.

"Hingga malam ini, kami mengirimnya orang dan memberitahunya, selesaikan jalan dengan kami, sampai pertemuan ini dengan Anda, kami mengirimnya orang untuk bernegosiasi dengannya dan kami masih memiliki harapan," ucap Jenderal Burhan.

"Kami mengatakan kepadanya, kami membersihkan panggung untuk Anda, dia bebas membentuk pemerintahan, kami tidak akan campur tangan dalam pembentukan pemerintahan, siapa pun yang akan dia bawa, kami tidak akan campur tangan sama sekali," sambungnya.

Sementara, Dewan Keamanan PBB, bersama dengan kekuatan asing lainnya, menyerukan pengekangan, dialog dan kebebasan tahanan.

Perwakilan khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes telah menawarkan untuk memfasilitasi dialog antara Jenderal Burhan dan Perdana Menteri terguling Hamdok.