Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dedi Mulyadi mengakui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum populer sebagai figur calon presiden di Pilpres 2024. Padahal sudah banyak kebaikan yang telah dilakukan demi kemajuan bangsa.

"Kenapa (Airlangga Hartarto, red) belum populer banget? Karena Pak Airlangga orangnya tidak begitu suka dengan publisitas dan orangnya berbuat baik tapi kebaikannya jarang diketahui," kata Dedi dalam diskusi 'Dua Dasawarsa Kemenangan Golkar' yang dikutip dari YouTube Sahabat Airlangga pada Minggu, 17 Oktober.

Mendapati kondisi ini, ia meminta kader Partai Golkar untuk turut mempopulerkan Airlangga Hartarto kepada publik. Dedi ingin sosok Menteri Koordinator Bidang Perekenomian di Kabinet Indonesia Maju itu dikemas sebagai orang baik.

Dengan pola ini, dia yakin tingkat popularitas Airlangga akan naik dan berdampak pada elektabilitas partai Golkar.

"Saya menggulirkan Airlangga orang baik, tingkat popularitas ini kalau terus mengalami peningkatan, kemudian ketersukaannya semakin tinggi juga akan memberikan efek elektoral pada Golkar," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan partainya memang kerap gagal dalam menampilkan ketokohan yang jadi representasi. Bahkan, meski telah melakukan konvensi kegagalan ini masih berlanjut.

Hanya saja, hal ini tak memberi pengaruh besar bagi partai berlambang beringin tersebut. Penyebabnya, Golkar selalu punya sistem dan infrastruktur kepartaian yang diawali dengan akar rumput yang kuat.

"Golkar masih bisa bertahan meskipun tidak mempunyai figur yang kuat karena sistemnya baik, jaringan infrastruktur sampai ke desa itu ada," pungkasnya.

Airlangga Jagoan Golkar di Pilpres

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Golkar hingga saat ini tetap berkukuh dalam posisi mendukung Ketua Umum Airlangga Hartarto berlaga di Pilpres 2024. Keputusan ini sudah menjadi keputusan bulat di musyawarah nasional (Munas) 2019 lalu.

"Menegaskan bahwa Partai Golkar ingin mendukung bapak Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden republik Indonesia di tahun 2024," ujar Ace.

Ace menekankan, keputusan tersebut bukan keinginan Airlangga, tetapi aspirasi dari semua peserta Munas. Mulai tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Atas dasar itu, kata Ace, keputusan tersebut merupakan keputusan organisasi yang memang sudah harus diamankan oleh semua kader.

"Keputusan tersebut telah ditegaskan kembali di dalam rapat pimpinan nasional dan dalam rapat kerja nasional tahun 2021 yang lalu pada bulan Maret," jelas Ketua Komisi VIII DPR ini.