BANDA ACEEH - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar menggeledah Kantor Dinas Pengairan Provinsi Aceh untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jetty atau dermaga dengan nilai Rp13,3 miliar di Kabupaten Aceh Besar.
"Penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan guna melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jetty," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar Deddi Maryadi di Aceh Besar dikutip Antara, Selasa, 12 Oktober.
Dalam penggeledahan tersebut, kata Deddi Maryadi, tim penyidik Kejari Aceh Besar menyita 14 dokumen terkait pembangunan dermaga di Kuala Krueng Pudeng, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
"Saat penggeledahan, tim penyidik didampingi Sekretaris Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Penggeledahan selesai dilaksanakan dengan aman dan lancar," ucap Deddi Maryadi.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Menko Airlangga: Recovery Indeks COVID-19 Jadi yang Terbaik di ASEAN
12 Oktober 2021, 15:09 -
| BERITA
ASN Pemko Medan Kena Sindir Bobby Nasution: Papan Kualitas Udara Sudah Lama Rusak
12 Oktober 2021, 15:34
Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial MZ (55) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian, TH (39) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan YR (41) selaku Direktur PT BYA, perusahaan kontraktor pelaksana.
"Penyidik juga melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Alasan penanganan karena dikhawatirkan para tersangka dapat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya," ujar Deddi Maryadi.
Deddi Maryadi mengatakan modus dilakukan tersangka dimulai dari perencanaan, di mana tersangka MZ dan YH memanipulasi data seolah-olah sesuai ketentuan. Padahal, dokumen yang dibuat tidak dengan sebenarnya.
"Karena dokumen yang dibuat tidak benar, maka terjadi kekurangan volume pekerjaan, sehingga merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh sebesar Rp2,3 miliar," tutur Deddi Maryadi.
