Dengar Keluhan Kelompok Tani Pertahankan Lahan, Jokowi Keluarkan <i>Warning</i> Soal Konflik Agraria
Presiden Joko Widodo (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan tak ada lagi konflik agraria yang melibatkan masyarakat kecil. Apalagi, setiap tahun dirinya selalu menerima kelompok tani yang rela berjalan kaki dari daerah asalnya untuk memperjuangkan hak mereka.

"Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi bapak ibu sekalian para petani dan nelayan serta masyarakat dalam menggarap lahan," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 22 September.

"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak konflik agraria," imbuhnya.

Sehingga, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menghentikan konflik agraria yang merugikan. Jokowi juga minta semua pihak bisa memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki dan dikelola masyarakat.

"Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," tegasnya.

Jokowi mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengadakan rapat terbatas terkait konflik agraria dan mengundang kepala daerah. Tak hanya itu, dia juga mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mencari penyelesaian yang baik.

Apalagi, banyak konflik terkait pertanahan ini yang berlangsung dalam waktu lama. Bahkan, kata Jokowi, ada yang sampai 40 tahun tidak kunjung selesai.

Sehingga pemerintah berkomitmen untuk memberi kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali.

"Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, dan memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi masyarakat," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di berbagai wilayaj di Indonesia. Penyerahan yang bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021 ini menjadi istimewa

karena tanah tersebut baru dibagikan pada rakyat.

"Ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan," ungkapnya.