Lantik 16 Pejabat Tinggi Pemprov Jatim, Khofifah: Siapkan Super Team

SURABAYA - Sebanyak 16 jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah terisi. 

Para pejabat yang lolos seleksi terbuka itu dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di gedung Negara Grahadi, Rabu, 15 September.

"Mereka dari eselon III menjadi eselon II. Ada yang II A ada yang II B. Posisi sekarang adalah posisi sebagai policy maker," kata Khofifah di sela pelantikan. 

Ada pun pejabat yang dilantik itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Erwin Astha Triyono; Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani; Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Edy Tambeng Widjaja; Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim, Muhammad Isa Anshoriatd; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, R. Heru Wahono Santoso. 

Kemudian, Kepala Bakorwil Jember, Imam Hidayat; Kepala Bakorwil Madiun, Eddy Supriyanto; Kepala Bakorwil Malang, Budi Sarwoto; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Jatim, Sigit Panoentoen; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Moh. Ali Kuncoro. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Ramliyanto. 

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Endy Alim Abdi Nusa, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Jatim, Iwan; Wakil Direktur Pelayanan Penunjang RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dr. Widodo Budi Prasetyo; Wakil Direktur Penunjang Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr. Soedono Madiun, dr. Abdul Rohim dan Direktur RSUD Karsa Husada Batu, dr. Muhammad Rizal. 

Khofifah berpesan, agar pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. Maka dari itu, selama satu pekan ke depan, para pejabat mendapat wawasan yang lebih komprehensif tentang tugas dan tanggung jawab. 

"Tugas dan tanggung jawab itu beragam sumber institusinya. Maka saya ingin dalam waktu 2-3 hari ke depan kurikulumnya sudah disiapkan. Pertama adalah hal-hal yang terkait dengan akuntabilitas, baik kinerja maupun keuangan," ujarnya. 

Materi yang bakal diterima antara lain, akuntabilitas keuangan dari BPK, BPKP dan KPK. Selanjutnya Kemenpan RB, Kemendagri dan Kemenkeu. Tujuannya, agar saat menjalankan amanah para pejabat ini bisa menjaga kehati-hatian namun tetap Cettar. Cepat, efektif, efisien, transparan dan responsif. 

"Yang tidak kalah pentingnya karena eselon II A maupun B ini adalah policy maker di bidangnya. Maka kita membutuhkan format leadership yang bisa me-manage institusi masing-masing dengan perform sebagai seorang Kepala OPD," katanya. 

Gubernur Khofifah juga menginstruksikan 16 pejabat baru menyiapkan super tim. Menurutnya, kepala dinas serta kepala biro membutuhkan sekretaris dan perangkatnya. 

"Jadikan mereka super tim di lingkungan tugas dan fungsi saudara-saudara sesuai tupoksinya," kata Khofifah.