Bupati Bogor Curhat Penataan Kawasan Puncak, Fadli Zon Minta Jokowi Turun Tangan
ILUSTRASI/KAWASAN PUNCAK/ANTARA

Bagikan:

BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin "curhat" ke Anggota DPR Fadli Zon mengenai minimnya perhatian pemerintah pusat mengenai penataan Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Puncak, kalau dibranding dengan baik bisa jadi wisata dunia. Bahkan bisa dibandingkan dengan Genting Island di Malaysia," ungkap Ade Yasin dalam pertemuan dengan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR di Ruang Serba Guna I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor dikutip Antara, Jumat, 3 September.

Ade Yasin mengeluhkan mengenai kemacetan yang kerap terjadi di Jalur Puncak, sehingga membuat status kawasan di selatan Kabupaten Bogor sebagai salah satu destinasi wisata nasional justru dicabut.

"Kami berharap, teman-teman di DPR RI bisa ikut menyuarakan agar Puncak bisa dijadikan national branding supaya bisa mendunia di kemudian hari," terang politikus PPP itu.

Ade Yasin mengatakan, pembenahan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bogor dan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, belum mampu mengentaskan masalah macet di Puncak.

Sehingga, kini Pemkab Bogor bersama Polres Bogor memberlakukan ganjil-genap di Jalan Raya Puncak, untuk menekan kemacetan di kawasan tersebut, meski menimbulkan pro dan kontra.

"Saya rasa perlu kebijakan khusus. Jadi pada satu sisi fungsi konservasi bisa berjalan karena kita ada hulu dan pariwisata juga bisa berjalan dengan baik," kata Ade Yasin.

Sementara, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menyebutkan Kawasan Puncak memiliki potensi perekonomian tinggi karena menjadi tempat wisata yang dikenal oleh masyarakat internasional, terlebih negara-negara timur tengah.

"Tidak hanya dari masyarakat umum di Timur Tengah, tapi juga dari kalangan elitenya. Saya berkali-kali dari parlemen negara timur tengah itu melihat Puncak lebih terkenal dari Bali," kata Fadli Zon.

Maka, legislator asal Kabupaten Bogor itu sepakat penataan Kawasan Puncak perlu uluran tangan dari pemerintah pusat.

"Mungkin perlu ada perhatian dari pemerintah pusat, intervensi kebijakan yang tepat terhadap Puncak, karena ini potensinya sangat besar sekali," ujarnya.