Data Aplikasi eHAC Diduga Bocor, Bagaimana dengan PeduliLindungi?

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menilai dugaan kebocoran data aplikasi eHAC Kementerian Kesehatan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah. Seiring, di masa pandemi ini masyarakat diharuskan mengunduh aplikasi tertentu untuk bisa mengakses pelayanan publik.

"Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," ujar Netty kepada wartawan, Rabu, 1 September.

Netty juga mempertanyakan keamanan data di aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM.

"Bagaimana kemananan data di aplikasi PeduliLindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor?," tanya Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengingatkan, Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan hanya janji-janji belaka.

"Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," katanya.

"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data, maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," sambung dia.

Menurut Netty, kebocoran data apabila disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data COVID-19. Seperti beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19 dengan alasan input data tidak valid.

"Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?," kata Netty.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh. Mengingat, kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali.

"Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," bebernya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, semestinya pemerintah meminta maaf pada rakyat. Selain itu, Pemerintah harus melibatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum.

"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," pungkas Netty.