JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Indonesia jelas tidak menolerir tindakan radikalisme dan terorisme selama ini.
Hal ini disampaikannya untuk menanggapi kekhawatiran terhadap bangkitnya terorisme dan paham radikalisme setelah Taliban menguasai Afghanistan belakangan ini.
"Sikap dasar pemerintah kita sangat jelas terhadap tindakan-tindakan terorisme dan tindakan radikalisme," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Kamis, 19 Agustus.
Meski begitu, dirinya enggan bicara banyak terkait sikap pemerintah Indonesia terhadap situasi di Afghanistan saat ini. Mantan Panglima TNI itu mengatakan hubungan luar negeri bukanlah kewenangannya melainkan wewenang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Saya tidak mau mendahului bidang tugas Kemenlu," tugasnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Taliban sukses memasuki ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan pada Minggu 15 Agustus, membuat Presiden Ashraf Ghani mengungsi dan negara-negara asing berupaya mengevakuasi diplomat, misi asing hingga warga sipilnya di Afghanistan.
Serangan beruntun yang dilancarkan Taliban membuat mereka jauh lebih cepat menguasai Afghanistan. Hal ini jauh dari perkiraan intelijen AS yang menyebut Taliban akan mengepung Kabul dalam waktu 30 hari serta merebut kota tersebut dalam 90 hari serangan beruntun.
Terkait keberadaan WNI, Kemenlu mengatakan saat ini ada 15 orang yang telah melaporkan keberadaannya di Afganistan. Jumlah ini belum termasuk staf yang bertugas di KBRI Kabul.
Para WNI tersebut bekerja sebagai ekspatriat, bekerja di badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menikah dengan warga setempat.
"Mereka semua dalam kondisi baik dan aman. Kemlu dan KBRI Kabul terus memantau perkembangan eskalasi keamanan di Afghanistan," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, dilansir Antara, Senin, 16 Agustus.