Tinjau Vaksinasi Banten, Kapolri Sigit: Persentase Masih Rendah Padahal Penyumbang Devisa Negara
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: DOK VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi sangat penting dilakukan. Tujuannya, mencegah penyebaran COVID-19 dan mendongkrak ekonomi yang sempat merosot di masa pandemi.

Pernyataan itu sampaikan Sigit ketika meninjau kegiatan vaksinasi massal dengan target para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Banten, pada Kamis, 19 Agustus

"Sehingga kesehatan masyarakat menjadi semakin baik, laju pertumbuhan COID-19 bisa dikendalikan semakin turun dan sementara ekonomi bisa kita dorong untuk tumbuh semakin baik," ucap Sigit. 

Selain itu, Sigit juga menyebut persentase vaksinasi di wilayah Banten pun masih terbilang rendah. Padahal, wilayah Banten banyak dijadikan lokasi pabrik. Di mana, hal itu menjadi salah satu faktor penyumbang devisa negara.

"Karena wilayah Banten saya lihat masih di angka 28 persen vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua kurang lebih 13 persen. Ini akan terus dipacu sehingga dalam waktu dekat harapan kami yang dapatkan vaksin pertama dan kemudian kedua bisa makin bertambah," kata Sigit.

Tapi, dalam kegiatan vaksinasi tentu tak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Karena itu, Sigit meminta semua pihak untuk saling bahu-membahu agar target pemerintah terkait vaksinasi tercapai.

Hasil kerja sama pun sudah terlihat pada keberhasilan DKI Jakarta yang persentase vaksinasi pertama mencapai 100 persen.

"Alhamdulillah kemarin di wilayah DKI sudah tembus 100 persen. Saya minta untuk seluruh jajaran untuk tingkatkan di wilayah aglomerasi. Banten termasuk wilayah aglomerasi yang memang harus kami garap," ungkap Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga mengimbau kepada para buruh untuk tetap menerpakan protokol kesehatan. Meski, mereka sudah menjalani vaksinasi.

"Setelah divaksin nanti tentunya tetap harus memakai masker dan ke depan ada aturan yang mulai menyesuaikan pelonggaran-pelonggaran untuk industri tetap bisa berjalan," tandas Jenderal Sigit.