Jokowi: Kerja Cerdas dan Sinergitas Antar Lembaga Jadi Kunci Utama Respons Perubahan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sinergitas antar lembaga negara jadi kunci utama merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang akibat pandemi COVID-19.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.

"Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang. Keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita," kata Jokowi dalam pidato yang ditayangkan secara daring, Senin, 16 Agustus.

Kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, sambungnya, juga penting dilakukan oleh lembaga negara. Apalagi, pandemi COVID-9 telah memberikan hikmah kepada semua pihak jika penanganan krisis diperlukan konsolidasi kekuatan.

Lebih lanjut, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada lemba negara yang selama ini sudah konsisten dan produktif dalam melaksanakan kerjanya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini," ungkap eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi MPR RI yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apresiasi serupa juga diberikan kepada DPR RI yang selalu bekerja keras juga bersinergi dengan pemerintah.

"DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah," ungkapnya.

Begitu juga peranan DPD RI yang selalu terlibat aktif dalam pembahasan rancangan perundangan. "Termasuk terkait dengan kebijakan anggaran serta melakukan pengawasan utamaya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan UU tentang desa," katanya.

"Peran ini memberikan kontribusi dalam ketetapan penanganan pandemi sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan," pungkasnya.