BANDUNG - Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priyatna juga dituntut jaksa pada KPK untuk membayar uang pengganti Rp7 miliar.
JPU KPK Budi Nugraha mengatakan uang pengganti Rp7 miliar itu diketahui merupakan hasil dari pemberian suap kepada Ajay yang dilakukan secara bertahap.
"Fakta di persidangan sesuai dengan barang bukti, sesuai pembuktian unsur dakwaan, keseluruhan uang yang diperoleh sebesar Rp7 miliar lebih," kata JPU KPK, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis, 12 Agustus.
Menurut JPU KPK dalam tuntutannya, Ajay diminta membayar uang pengganti itu dalam kurun waktu satu bulan. Jika tidak bisa, JPU berhak menyita harta benda Ajay untuk dilelang hingga sesuai nilai uang pengganti tersebut.
"Apabila tidak mempunyai harta mencukupi, maka dipidana tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok," kata jaksa.
Sebelumnya, JPU KPK menuntut majelis hakim agar memvonis hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan kepada Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kronologi Dugaan Penganiayaan Diplomat Negeria oleh Petugas Imigrasi
12 Agustus 2021, 13:08 -
| BERITA
Heboh Data Kematian Akibat COVID-19 Dihilangkan, Satgas: Sejalan dengan Perbaikan Sistem
12 Agustus 2021, 11:33 -
| BERITA
Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah dan Tak Akan Intervensi Komnas HAM
12 Agustus 2021, 12:53
Selain itu, Ajay juga dituntut untuk tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, seperti kepala daerah selama lima tahun setelah menjalani masa hukumannya.
Ajay dinilai oleh jaksa KPK terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
