JAKARTA - Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, menyinggung pentingnya menciptakan sebuah sistem antisipasi bencana yang bisa diterapkan oleh rakyat. Dia pun meminta agar kepala daerah terjun langsung ke lapangan saat terjadi bencana.
Hal ini dikatakan Megawati saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional dalam rangka Hari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang ke-74 yang digelar secara virtual, Kamis, 29 Juli.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati berharap, BMKG juga dapat melaksanakan arahannya untuk mengantisipasi bencana dan terjun langsung ke daerah terdampak. Apalagi, Megawati turut berperan dalam pembentukan lembaga penanggulangan bencana di Indonesia itu.
"Saya sampaikan ini lebih dalam bentuk rangkuman singkat, justru untuk dapat segera dilaksanakan. Saya berharap (sebagai, red) yang membuat BMKG, BNPB. Bukan bermaksud menyombongkan diri, BNN, KPK dan lain sebagainya. Ini yang saya sampaikan sangat mudah untuk dilaksanakan segera ke lapangan. Karena saya sering sekali berhubungan dengan Ibu Dwikorita (Kepala BMKG). Dia sering menanyakan masukan dari saya," kata Megawati.
Selain melahirkan BMKG, Ketua Umum PDIP itu juga mengungkap perannya dalam penguatan BMKG yang awalnya masih berada di bawah naungan Kemenhub. Menurutnya kala itu, BMKG seharusnya menjadi lembaga tersendiri agar penanganan bencana menjadi lebih optimal.
"Saya terkejut karena waktu itu tempat yang sekarang disebut BMKG berada di Sub Dirjen kalau sekarang Kemenhub," katanya.
Megawati yang saat itu ditugaskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengurusi kebencanaan pun meminta agar kewenangan BMKG diperkuat.
BACA JUGA:
Dia mengaku, sampai akan mengundurkan diri dari tugasnya sebagai Ketua Penanggulangan Bencana jika keberadaan BMKG tak diubah menjadi lembaga sendiri.
"Singkat saya melaporkan hal ini kepada Presiden dan saya mengatakan kalau ini tidak diubah maka saya ingin mengundurkan diri dari tugas menjadi Ketua Penanggulangan Bencana," ungkapnya.
Hingga akhirnya keberadaan BMKG diperkuat dan menjadi satu badan atau lembaga yang berdiri sendiri, tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan.
"Saya sangat ingat Presiden bertanya kenapa demikian Bu? Artinya yang harus saya hadapi akan jadi sebuah proses yang lambat," kata Megawati.