Hari Terakhir PPKM Darurat, Pemerintah Perpanjang atau Tidak?

JAKARTA - Hari ini, Selasa, 20 Juli merupakan hari terakhir pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali setelah dua pekan berjalan. Pemerintah mengatakan tengah mengevaluasi kebijakan tersebut, dan akan mengumumkan keputusan setelah 2-3 hari usai konferensi pers, Sabtu, 17 Juli.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan pemerintah agar evaluasi dilakukan secara objektif untuk menentukan tingkat keberhasilan PPKM Darurat.

"Sampai saat ini, kita masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah. Kelanjutannya tentu harus didasarkan hasil evaluasi tersebut," ujar Saleh, Selasa, 20 Juli.

Hingga saat ini, di tengah masyarakat telah muncul dua pandangan. Ada yang menilai tidak perlu diperpanjang lantaran tidak efektif dan sangat menggangu kehidupan ekonomi masyarakat.

Apalagi, kata Saleh, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima. Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa PPKM Darurat berhasil. Alasannya, jika tidak ada PPKM Darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak. Karena itu, pembatasan ini perlu dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai.

"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM Darurat. Semua masih menunggu," kata anggota Komisi IX DPR itu.

Saleh menilai, di tengah meningkatnya eskalasi orang yang terpapar tentu tidak mudah bagi pemerintah mengambil kebijakan. Dilanjutkan atau tidak, kata dia, keduanya sama-sama memiliki konsekuensi. Terlebih, pemerintah selalu mencoba mengambil kebijakan yang bisa memoderasi antara kepentingan menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran COVID-19. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. COVID-19nya tetap ada, ya ekonominya juga belum stabil," katanya.

Saleh pun berharap agar pemerintah bisa melangkah lebih jauh dengan memikirkan satu agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Yaitu, penyebaran virus SARS-CoV-2, khususnya varian-varian baru.

Apa pun kebijakan yang diambil, tambahnya, penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 harus yang paling diutamakan.

"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," tandas Saleh.