Aktivitas Rapat Dibatasi 25 Persen, Komisi II DPR Ikuti Keputusan Bamus

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan pihaknya mengikuti keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membatasi tingkat kehadiran rapat hanya 20-25 persen. Pembatasan ini diberlakukan hingga akhir Juni 2021.

“Semua kegiatan DPR harus disesuaikan dengan keputusan ini, termasuk kami yang ada di Komisi II DPR RI,” ujar Luqman, Sabtu, 19 Juni.

Untuk diketahui, selain membatasi jumlah kehadiran anggota DPR, tenaga ahli, dan tenaga sekretariat pada rapat-rapat di DPR, Bamus juga membatasi perjalanan dinas di dalam dan luar negeri. 

Menurut Luqman, hal ini merupakan wujud dari gotong royong DPR mengatasi pandemi COVID-19. Sekaligus, sinyal kuat yang dikirim DPR kepada pemerintah dan masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan demi keberhasilan penanganan COVID-19.

“Secara nasional faktanya terjadi lonjakan penyebaran COVID-19. Anggota DPR dan tenaga pendukung lain tidak lepas dari jangkauan penyebaran virus COVID-19,” katanya.

Selain itu, katanya, kebijakan pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan akan lebih baik jika diiringi dengan upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam meningkatkan daya jangkau vaksinasi kepada masyarakat.

“Kerana itu akan sangat membantu keadaan jika pemerintah mampu melakukan vaksinasi dua juta orang setiap hari. Jika dua juta orang setiap hari, maka total target vaksinasi nasional 181 juta orang dua kali dosis suntik akan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis, 17 Juni, sore menyepakati membatasi tingkat kehadiran rapat di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 20-25 persen yang akan diberlakukan hingga akhir Juni 2021.

Kebijakan tersebut diambil karena meningkatnya penyebaran COVID-19 di lingkungan Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Tingkat kehadiran di DPR akan dikurangi 20 persen hingga maksimal 25 persen, baik itu anggota DPR, tenaga ahli (TA), maupun staf pendukung yang lain,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Juni.