JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown dalam mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 yang meningkat drastis. Permintaan itu juga menjadi usulan sejumlah pakar kesehatan menanggapi kasus positif hingga mencapai 12 ribu pada Kamis, 17 Juni.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, menilai pemerintah perlu menimbang masukan tersebut. Sebab, penerapan lockdown merupakan salah satu skenario jitu mengendalikan wabah virus yang mengganas.
"Ancaman COVID-19 ini nyata dan makin masif. Apalagi varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," ujar Netty kepada wartawan, Jumat, 18 Juni.
Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat umum lebih ketat. Agar masyarakat tidak mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).
"Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus corona. Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya," jelas politikus PKS itu.
BACA JUGA:
Karena itu, Netty berharap pemerintah tidak lengah dan lelah dalam memantau penegakan protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan," pungkas Netty.