Bahas Gencatan Gaza Kerap Dilanggar Israel, Hamas Temui Mediator di Mesir Besok

JAKARTA - Delegasi Hamas dijadwalkan bertemu dengan mediator di Mesir pada Rabu 3 Juni untuk membahas langkah-langkah memperkuat gencatan senjata di Gaza yang kerap dilanggar Israel.

Hal itu disampaikan pejabat pejuang kemerdekaan Palestina itu kepada AFP pada Senin 1 Juni.

Wilayah Palestina tetap dilanda kekerasan setiap hari, dengan lebih dahulu dimulai serangan militer Israel kemudian balasan dari Hamas. Kedua belah pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku sejak Oktober 2025.

Transisi ke fase kedua gencatan senjata, yang seharusnya melibatkan penarikan bertahap tentara Israel dari Gaza, telah mandek selama berbulan-bulan.

“Mesir telah mengundang Hamas dan faksi-faksi lain untuk berpartisipasi dalam pembicaraan dengan mediator pada hari Rabu... yang juga akan mencakup pejabat Qatar dan Turki,” kata seorang pejabat Hamas yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang hal ini.

“Para mediator telah menyampaikan ide-ide untuk merumuskan proposal baru yang direvisi yang dapat diterima oleh Hamas dan Israel,” sambungnya.

Pejabat Hamas tersebut menambahkan bahwa delegasi Hamas, yang dipimpin oleh kepala negosiator Khalil Al-Hayya, serta perwakilan dari faksi-faksi Palestina lainnya, diperkirakan akan tiba di Kairo, Mesir, pada Selasa 2 Juni.

Rencananya negosiasi memperkuat gencatan senjata di Gaza yang kerap dilanggar Israel ini akan berlangsung di Kota El-Alamein di tepi Laut Mediterania.

“Hamas percaya terobosan dan kemajuan dimungkinkan jika Israel tidak menciptakan hambatan baru dan jika ada kemauan tulus dari Israel untuk mencapai solusi,” tambah pejabat itu.

Selain karena militer Israel yang tidak ditarik dari Gaza dan Menteri-menterinya yang tegas berniat memperluas okupasi di Palestina, masalah pelucutan senjata Hamas juga menghambat fase kedua gencatan senjata.

“Faksi-faksi perlawanan tidak akan menerima pelucutan senjata dengan syarat yang dipaksakan oleh pendudukan,” kata seorang pejabat Hamas lainnya.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah memerintahkan militer untuk mengambil alih 70 persen Jalur Gaza, sebagai bentuk nyata pelanggaran kesepakatan gencatan senjata.

Hamas menanggapinya dengan menuduh Netanyahu melakukan "pelanggaran terang-terangan". Hamas juga mengutuk upaya "bisu" Dewan Perdamaian atau BOP bentukan Presiden AS Donald Trump dan perpanjangan tangannya untuk urusan Gaza, Nickolay Mladenov terkait ulah Israel.