Kemenhut Sebut Nilai Kearifan Lokal sebagai Aspek Penting Pengelolaan Hutan Lestari di Papua

PAPUA - Kementerian Kehutanan RI menyebut akan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua, khususnya Papua Pegunungan.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Prof Haruni Krisnawati dalam keterangan tertulis di Wamena, Senin mengatakan dalam pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua Pegunungan maupun Papua secara umum harus mengedepankan aspek-aspek sosial dan kearifan lokal setempat.

“Aspek nilai-nilai sosial dan kearifan lokal tidak terlepas dalam pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua Pegunungan sehingga tujuan yang akan disasar dapat tercapai dengan mampu menjaga dan melindungi hutan Papua Pegunungan secara optimal,” ujarnya menyitat ANTARA, 1 Juni.

Menurut dia, saat ini terdapat agenda iklim global yang akan disandingkan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua Pegunungan maupun Papua secara luas.

“Sektor kehutanan yang dalam perencanaan ke depan disebut sebagai sektor Forestry and Other Land Use atau Folu (kehutanan dan penggunaan lahan), dimana sasarannya untuk mencapai pertumbuhan target emisi Indonesia,” ujarnya.

Dia menjelaskan hampir 60 persen target pengurangan emisi rumah kaca dibebankan kepada sektor Folu, maka kerja sama dengan semua pihak baik pusat dan daerah, swasta, akademisi, kelompok masyarakat serta medis sangat penting dalam mendukung target tersebut.

“Papua Pegunungan kawasan hutannya relatif masih sangat bagus. Sesuai paparan dari Pak Sekda Papua Pegunungan hampir 80 persen kawasan hutan di daerah ini masih terjaga dan sangat baik,” katanya.

Dia mengharapkan kawasan hutan di Papua Pegunungan dapat menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia sehingga mampu menyerap karbon gas rumah kaca secara global.

“Kami minta dukungan dan partisipasi nyata dari gubernur, bupati delapan kabupaten di Papua Pegunungan dalam menjaga kawasan hutan lestari di daerah ini, sehingga sasaran dalam menyaring karbon gas rumah kaca secara global terwujud,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, dengan pengelolaan kawasan hutan yang baik oleh pemerintah daerah baik provinsi dan delapan kabupaten maka dapat membuka “pintu-pintu” dukungan dari negara-negara luar dalam rangka pengelolaan kawasan hutan lestari secara berkelanjutan.

Kawasan hutan di wilayah Papua Pegunungan tercatat memiliki luas sebesar 5,1 juta hektare tersebar di delapan kabupaten diantaranya Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.