Sebut Indonesia Makin Otoriter, PDIP: Kritik Tak Bisa Dihadapi Represi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, ia bahkan menyebut Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," ungkap Hasto, Senin, 1 Juni.

Menurut Hasto, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus hadir dalam praktik penyelenggaraan negara, termasuk dalam menjamin kebebasan sipil warga negara.

"Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," tutur Hasto.

Dalam pidatonya, Hasto juga menyinggung menguatnya kekhawatiran masyarakat sipil terhadap ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit. Ia menyebut PDIP menaruh perhatian serius terhadap berbagai gejala yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat.

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," tutur dia.

Menurut Hasto, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, sikap kritis tidak seharusnya dihadapi dengan pendekatan represif.

"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," lanjut Hasto.

Selain menyoroti kondisi demokrasi, Hasto juga menyinggung penegakan hukum yang menurutnya tidak lagi berdiri independen dari kepentingan kekuasaan. Ia mengklaim aparat penegak hukum dan aparatur negara digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama menjelang Pemilu 2024.

Atas kondisi tersebut, Hasto mengatakan partainya telah menyampaikan sikap resmi dalam forum Rakernas PDIP. "Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," jelas Hasto.