JAKARTA - Dewan Perdamaian (BoP) telah memperingatkan dalam laporan pertamanya kepada Dewan Keamanan PBB, penolakan Hamas untuk melucuti senjata tetap menjadi hambatan utama bagi rekonstruksi dan penyelesaian politik yang lebih luas di Jalur Gaza, Palestina.
Laporan tersebut mengatakan, kelompok militan yang sebelumnya memerintah Gaza itu menolak untuk "menerima pelucutan senjata yang terverifikasi, melepaskan kendali paksa, dan mengizinkan transisi sipil yang tulus".
Dewan Perdamaian menyerukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan untuk mengulangi "secara publik, jelas, dan konsisten" bahwa pelucutan senjata di Gaza sangat penting berdasarkan Resolusi PBB 2803 dan untuk "penarikan pasukan Israel yang terikat waktu, dan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina untuk diupayakan," dilansir dari The National (20/5).
Dewan tersebut juga mendesak dewan untuk "menggunakan semua cara yang dimilikinya" untuk menekan Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya agar menerima peta jalan yang diusulkan "tanpa penundaan lebih lanjut".
Lebih lanjut, dewan juga menyerukan akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza, pengoperasian penyeberangan perbatasan Rafah yang dapat diprediksi, dan percepatan pendanaan internasional untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan.
Kondisi tetap mengerikan bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza, banyak di antaranya tinggal di tenda dengan akses terbatas terhadap makanan, air, dan perawatan medis.
Laporan tersebut, tertanggal 15 Mei dan diedarkan oleh Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz, diperkirakan akan dibahas oleh Dewan Keamanan pada Hari Kamis selama pertemuan tentang Timur Tengah.
Laporan itu menyatakan, gencatan senjata sebagian besar telah bertahan selama tujuh bulan meskipun terjadi pelanggaran "hampir setiap hari", beberapa di antaranya serius.
"Konsekuensi kemanusiaannya – warga sipil yang tewas, keluarga yang hidup dalam ketakutan, dan hambatan berkelanjutan terhadap akses kemanusiaan – tidak dapat diremehkan," kata laporan itu.
Diketahui, Israel terus melakukan serangan udara di Gaza meskipun ada gencatan senjata dan telah memperluas kendalinya di wilayah tersebut di luar area yang dialokasikan berdasarkan perjanjian.
BACA JUGA:
Selain itu, biaya rekonstruksi di Gaza diperkirakan akan melebihi 30 miliar dolar AS, menurut laporan tersebut, mengutip perkiraan Bank Dunia bahwa total kebutuhan pemulihan dapat mencapai 71,4 dolar AS miliar selama dekade berikutnya.
Sejauh ini DoP telah mengamankan 17 miliar dolar AS dalam bentuk janji dan memperingatkan pendanaan yang dijanjikan untuk Gaza harus segera dicairkan, karena penundaan menghambat pekerjaan bantuan.
Dewan tersebut mendesak negara-negara dan organisasi di luar kerangka Dewan Perdamaian untuk memberikan dukungan keuangan bagi rekonstruksi Gaza tanpa penundaan lebih lanjut.
