Sukses Atasi Konflik Poso, Ambon Hingga Bom Bali, Megawati Sabet Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan

JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) akan memberikan gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pemberian ini akan dilakukan dalam sidang senat terbuka pada Jumat, 11 Juni mendatang.

"Akan dilakukan sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam keterangan resminya, Selasa, 8 Juni.

Amarulla mengatakan sidang senat akademik telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati. Hal ini sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan pemberian gelar kehormatan ini tak lepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi konflik dan krisis multidimensi di era pemerintahannya yaitu periode 2001-2004 lalu.

"Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," ucapnya. 

"Ibu Megawati menjadi presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung," imbuh Amarulla.

Nantinya, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah sebelum dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan. Dia akan didampingi sejumlah guru besar pendamping kandidat. 

Ada sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri yang jadi promotor bagi Megawati untuk menjadi Profesor Kehormatan. 

Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri papan atas. Sementara guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis.

Acara ini nantinya juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat. Di antaranya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta undangan lainnya.