Bagikan:

JAKARTA — Akademisi hubungan internasional Connie Rahakundini Bakrie menegaskan kedaulatan udara merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar dalam hukum internasional, terutama di tengah wacana pemberian akses militer asing di wilayah udara Indonesia.

Dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta Pusat, Rabu 29 April, Connie merujuk pada Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.

“Berbeda dengan laut yang mengenal prinsip mare liberum, ruang udara bersifat tertutup. Tidak ada hak lintas damai otomatis bagi pesawat militer asing. Setiap akses harus melalui izin eksplisit dari negara berdaulat,” ujarnya.

Ia menilai pembahasan akses militer asing tidak sekadar menyangkut kerja sama pertahanan, melainkan berpotensi membuka ruang kepentingan strategis yang lebih luas.

Menurut Connie, pemberian izin menyeluruh atau blanket clearance tanpa evaluasi kasus per kasus berisiko menimbulkan sejumlah ancaman, mulai dari potensi pengumpulan intelijen, pemetaan instalasi strategis, hingga gangguan terhadap operasi militer nasional.

“Ini bukan sekadar kerja sama pertahanan. Ini bisa menjadi bentuk penguasaan strategis terselubung,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa praktik semacam itu dapat mengikis kedaulatan udara secara bertahap, meskipun tidak terjadi secara eksplisit.

Dalam paparannya, Connie juga menyinggung pendekatan yang ia sebut “Rahakundinisme”, yang menekankan pentingnya pengawasan ketat, kerja sama yang setara, serta penolakan terhadap akses sepihak yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara.

Meski demikian, ia menegaskan kerja sama internasional tetap diperlukan selama tidak mengorbankan prinsip dasar kedaulatan.

“Kita boleh bekerja sama, tetapi tidak boleh menyerahkan langit kita,” ujarnya.

Diskusi tersebut turut menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi, di antaranya Robi Nurhadi dari Universitas Nasional, Yuda Kurniawan dari Universitas Bakrie, serta M. Reza Syarifuddin Zaki dari Universitas Bina Nusantara. Kegiatan ini diikuti mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum.