JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat seiring masuknya musim kemarau 2026. Sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan disebut masih menjadi titik rawan.
Peringatan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan rapat koordinasi lintas sektor untuk memperkuat langkah penanganan.
Suharyanto menyoroti karakteristik lahan gambut yang membuat karhutla di wilayah tersebut lebih sulit dikendalikan. Ia menyebut, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting dalam memperkuat strategi pencegahan.
"Kita sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah2an di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat," ujar Suharyanto, Kamis, 16 April.
BNPB menekankan pendekatan pencegahan sebagai langkah utama. Upaya yang dilakukan antara lain patroli terpadu, sosialisasi ke masyarakat, hingga pembasahan lahan gambut atau rewetting di wilayah rawan.
Selain itu, teknologi juga dioptimalkan untuk mendeteksi dan memantau potensi kebakaran sejak dini. BNPB memanfaatkan sistem pemantauan titik panas berbasis satelit, data cuaca dari BMKG, hingga penggunaan drone untuk patroli udara.
Suharyanto mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi ancaman karhutla yang bisa berdampak luas, mulai dari lingkungan hingga kesehatan masyarakat.
"Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat," ujar dia.
Dalam kesiapsiagaan tahun ini, BNPB juga mengerahkan berbagai dukungan, termasuk operasi udara melalui helikopter patroli dan water bombing, serta operasi modifikasi cuaca di wilayah prioritas.
Dukungan logistik turut disalurkan melalui Dana Siap Pakai (DSP), termasuk peralatan pemadaman seperti pompa air, selang, alat pelindung diri, dan sarana komunikasi.
BACA JUGA:
Suharyanto menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dinilai krusial untuk mencegah kebakaran sejak awal.
"Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan," tegasnya.
BNPB juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai langkah efek jera.
Apel kesiapsiagaan ini turut diisi dengan simulasi penanganan karhutla guna meningkatkan kemampuan personel di lapangan menghadapi berbagai skenario kebakaran.
BNPB berharap kesiapan sejak dini bisa menekan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi sepanjang musim kemarau tahun ini.
"Dengan kesiapan yang optimal dan kerja sama yang kuat, kita optimistis dapat mengendalikan karhutla secara lebih efektif pada tahun 2026," imbuh Suharyanto.
