JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melaluihistoris kejadian kebakaran terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Thomas Nifinluri menyebut Kemenhut secara rutin melakukan pemetaan daerah rawan karhutlamelalui analisis historishotspot, kondisi tutupan lahan, tipe lahan, serta prediksi iklim dan indeks kekeringan.
"Wilayah prioritas untuk mitigasi dan kesiapsiagaan umumnya berada di provinsi yang memiliki karakteristik gambut luas dengan data historis kejadian kebakaran tinggi, terutama di Sumatera dan Kalimantan," jelas Thomas dilansir ANTARA, Senin, 9 Februari.
Beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus, termasuk di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Papua, khususnya Papua Selatan.
Dia menyebut sejumlah langkah mitigasi juga dilakukan oleh pemerintah, termasuk Kemenhut, untuk menekan karhutla, mulai dari koordinasi lintas sektor yang dilakukan Kemenhut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, TNI/Polri dan para pemegang izin.
Turut dilakukan pula peningkatan patroli di wilayah rawan karhutla serta peningkatan kesiapsiagaan Daops Manggala Agni, termasuk kesiapan personel, peralatan dan logistik.
Sepanjang Januari 2026 tercatat 225 operasi penanganan karhutla dengan luasan sekitar 600 hektare berhasil dikendalikan.
Selain itu Kemenhut juga terus memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai ujung tombak pencegahan di tingkat tapak, termasuk melalui pelatihan, penyediaan sarana prasarana, dan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar.
Menurut data indikasi luas karhutla di sistem SiPongi milik Kemenhut, luas karhutla pada 2025 adalah 359.619,42 hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan dibandingkan 376.805,05 hektare pada 2024 dan 1.161.192,90 hektare pada 2023.
