Kedaulatan Maritim Perlu Dinarasikan Guna Membangun Kesadaran dan Dukungan Publik

JAKARTA - Kedaulatan maritim perlu dinarasikan, bukan sekadar dijaga, guna membangun kesadaran dan dukungan publik, kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Duta Besar Heru Hartanto Subolo.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan "Public Diplomacy Goes to Campus" serta pemutaran film "12 Mile: Guiding the Archipelago" yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI bersama Universitas Diponegoro di Gedung ICT UNDIP, Semarang Hari Selasa.

Kegiatan menekankan diplomasi maritim berbasis soft power untuk memperkuat kedaulatan dan hukum laut Indonesia.

Ini juga mendorong literasi kebijakan luar negeri di kalangan mahasiswa. Fokus diberikan pada peran negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas wilayah maritim, dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan bagi kepentingan nasional.

Wakil Rektor Universitas Diponegoro,dalam sambutan pembukaannya, menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung diplomasi maritim Indonesia melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, kontribusi akademik dalam membangun narasi global, dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

Kemlu RI mengatakan, kegiatan ini merefleksikan pesan utama Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, diplomasi Indonesia berangkat dari kepentingan nasional.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI, yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik serta Koordinator Fungsi Batas Laut dan Darat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan.

Sebagai negara kepulauan terbesar, diplomasi maritim menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dan konektivitas global.

"Kedaulatan maritim tidak hanya dijaga, tetapi juga perlu dinarasikan guna membangun kesadaran dan dukungan publik, ujar Dubes Heru, dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri (8/4).

Perguruan tinggi berperan penting melalui riset, inovasi, dan pendidikan dalam membentuk narasi Indonesia di tingkat global.

Universitas Diponegoro sendiri berkontribusi sebagai pusat keilmuan maritim yang mendorong kolaborasi internasional dan pengembangan sumber daya manusia unggul.

Mahasiswa dan sivitas akademika didorong untuk menjadi aktor diplomasi masa kini dan masa depan. Partisipasi mereka penting untuk membangun citra Indonesia yang lebih dipahami, dipercaya, dan dihormati di dunia internasional.

Sementara itu, film dokumenter "12 Mile: Guiding the Archipelago" mengangkat perjuangan pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan hingga diakui dalam UNCLOS 1982.

Diskusi bersama produser film memperkuat pemahaman peserta terhadap relevansi konsep negara kepulauan bagi Indonesia saat ini.

Kegiatan ini memperkuat diplomasi publik berbasis edukasi dan kolaborasi. Ke depan, Kemlu RI akan terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam memperkuat narasi strategis Indonesia di tingkat global.