Bagikan:

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meminta aparatur Kementerian Kebudayaan tidak bekerja dengan pola lama. Di tengah gejolak global yang menekan sektor energi dan ekonomi, efisiensi dan kepekaan terhadap krisis disebut tak bisa lagi ditunda.

Pesan itu disampaikan Menbud Fadli dalam acara Refleksi dan Penguatan Etos Pemajuan Kebudayaan di Ruang Graha Utama, Kompleks Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 31 Maret. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan terhadap efisiensi energi.

Dalam sambutannya, Fadli mengatakan momentum Idulfitri digunakan untuk memperkuat hubungan antarsesama sekaligus meneguhkan kembali niat bekerja bagi pemajuan kebudayaan. Namun yang ia garis bawahi bukan hanya suasana kebersamaan, melainkan perubahan cara kerja agar lebih hemat energi dan lebih peka terhadap situasi global.

“Kita harus memiliki sense of crisis terhadap situasi global saat ini,” kata Fadli. Ia menegaskan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi dan pola kerja, perlu diterapkan lewat skema yang lebih adaptif, termasuk work from home pada waktu tertentu agar kinerja tetap optimal dan responsif terhadap perkembangan.

Menbud Fadli juga menekankan bahwa penguatan etos kerja menjadi bagian penting untuk mempercepat pemajuan kebudayaan. Menurut Fadli, Kementerian Kebudayaan harus mampu menjadi motor utama dalam ekosistem kebudayaan nasional. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah daerah hingga komunitas budaya, dinilai penting untuk memperluas dampak program.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang untuk merefleksikan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemajuan kebudayaan. Ia mengajak seluruh jajaran memperkuat kebersamaan dan sinergi agar kerja kebudayaan berjalan berkelanjutan.

Acara itu dihadiri pimpinan dan pegawai Kementerian Kebudayaan, termasuk Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Inspektur Jenderal Fryda Lucyana, serta para direktur jenderal.