Waspada Lonjakan Pendatang Usai Lebaran, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan 

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Kevin Wu, menyoroti potensi lonjakan pendatang ke Jakarta setelah libur Hari Raya Idulfitri. Ia menilai fenomena tahunan ini perlu diantisipasi serius karena berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi ibu kota.

"Fenomena lonjakan pendatang pasca-Lebaran ini memang rutin terjadi setiap tahun, dan harus disikapi dengan serius karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jakarta," kata Kevin kepada wartawan, Jumat, 27 Maret.

Kevin menilai, masuknya pendatang dalam jumlah besar berpotensi menambah kepadatan kota sekaligus memperketat persaingan di pasar kerja yang sudah terbatas. Kondisi ini, menurut dia, bisa berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga memicu persoalan sosial baru.

"Perlu ditegaskan, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang sudah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini. Jangan sampai warga kita sendiri justru semakin terpinggirkan akibat tidak terkendalinya arus pendatang yang masuk," tutur dia.

Di sisi lain, Kevin menegaskan Jakarta tetap harus terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari penghidupan. Namun, keterbukaan itu tidak boleh tanpa kontrol yang jelas dari pemerintah daerah.

"Kami di DPRD melihat, Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh bersikap terlalu longgar tanpa kontrol. Karena faktanya, banyak pendatang yang datang tanpa keterampilan dan tanpa kepastian kerja sehingga pada akhirnya menambah angka pengangguran, memicu masalah sosial, hingga meningkatkan beban fasilitas publik," paparnya.

Sebagai langkah antisipasi, Kevin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat sistem pendataan pendatang baru hingga ke level lingkungan terkecil.

“Karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih tegas, antara lain dengan memperketat pendataan pendatang baru melalui Dukcapil hingga tingkat RT/RW, serta memastikan setiap pendatang memiliki identitas jelas, tujuan yang pasti, dan tempat tinggal yang layak,” usulnya.

Ia juga mengusulkan adanya kebijakan selektif berbasis kesiapan ekonomi bagi para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta.

Tak hanya soal pengawasan, Kevin menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi warga lokal.

Menurutnya, tanpa pengelolaan yang serius, lonjakan pendatang pasca-Lebaran berpotensi menjadi persoalan jangka panjang bagi Jakarta.

“Kalau tidak dikelola dengan serius, fenomena ini bisa menjadi bom waktu sosial. Karena itu, pendekatannya tidak cukup hanya administratif, tetapi juga harus strategis dan berpihak," ungkap Kevin.

Kevin pun mengingatkan, kegagalan dalam mengendalikan arus urbanisasi dapat membuat warga Jakarta tersisih dari aktivitas ekonomi di kotanya sendiri.

"Jakarta harus tetap terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan kendali. Dan yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri," imbuhnya.