Eks Pimpinan MPR-DPR Soroti Fiskal, Pemilu, dan Komunikasi Pemerintah yang Belum Padu

JAKARTA - Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan tiga hal yang kini saling berkelindan yaitu, tekanan geopolitik global, ruang fiskal yang makin ketat, dan komunikasi publik pemerintah yang dinilai belum padu.

Ketiganya dinilai bisa memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi nasional bila tidak ditangani cepat dan terukur.

Peringatan itu mengemuka dalam pertemuan forum dengan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu, 15 Maret malam.

Forum ini dihadiri pimpinan MPR dan DPR lintas periode, antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco Ahmad, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso.

Hadir pula Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta anggota DPR Robert Kardinal.

Bambang Soesatyo mengatakan negara membutuhkan pandangan jernih dari para tokoh yang pernah berada di pusat pengambilan keputusan. Menurutnya, ancaman dari dalam dan luar negeri perlu diantisipasi dengan kepala dingin agar publik tidak terus dibebani kegelisahan.

Dalam diskusi itu, para peserta menilai persaingan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok telah mengubah peta geopolitik Indo-Pasifik dan berdampak langsung pada Indonesia. Di saat yang sama, kebutuhan belanja negara terus naik, dari pembangunan sampai modernisasi alutsista.

Setya Novanto mengusulkan batas defisit anggaran di atas 3 persen PDB agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lentur saat tekanan ekonomi membesar.

Forum juga menyoroti kualitas demokrasi. Agung Laksono menilai regulasi pemilu perlu dibahas ulang karena masih ada anggapan aspirasi publik belum tersalurkan secara optimal.

Selain itu, forum menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai belum padu. Marzuki Alie dan Melani Leimena Suharli menilai penjelasan kebijakan negara kerap tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah publik. Karena itu, forum mendorong pemerintah menyiapkan juru bicara yang kuat, kredibel, dan mampu menjelaskan kebijakan secara cepat, utuh, dan konsisten.

Anis Matta mengingatkan, konflik di berbagai kawasan dunia bisa memukul investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Karena itu, strategi ekonomi nasional dinilai harus lebih adaptif di tengah ketidakpastian global.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan seluruh masukan itu penting bagi pemerintah sebagai bahan merumuskan langkah kebijakan ke depan.