Menhan Sjafrie Dinilai Jangan Jadikan Isu Keamanan Instrumen Politik 2029

JAKARTA — Peneliti kebijakan publik dan good governance Gian Kasogi menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mulai dipersepsikan sebagai “menteri banyak urusan” di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar isu keamanan nasional tidak berubah menjadi instrumen politik menjelang kontestasi politik 2029.

Menurut Gian, ruang gerak Kementerian Pertahanan belakangan terlihat semakin meluas hingga menyentuh berbagai agenda di luar sektor pertahanan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai batas kewenangan kementerian dalam sistem pemerintahan.

“Jika kementerian pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta Timur, Rabu, 11 Maret.

Ia menilai dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik sebenarnya lebih banyak tertuju pada persoalan domestik, seperti regulasi perlindungan anak di ruang digital, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, lonjakan harga emas, hingga persiapan arus mudik Lebaran.

Namun di tengah berbagai isu tersebut, menurut Gian, diskursus mengenai ancaman keamanan nasional justru muncul secara tiba-tiba dan mendominasi percakapan publik.

Menurut dia, narasi keamanan kerap menjadi instrumen yang efektif dalam praktik politik modern. Isu ancaman dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi kekuasaan, memperkuat citra kepemimpinan yang tegas, sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik.

Karena itu, Gian tidak menutup kemungkinan menguatnya isu keamanan di ruang publik juga berkaitan dengan dinamika politik jangka menengah, termasuk kontestasi menuju Pemilihan Presiden 2029.

“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis. Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.

Diskusi itu juga menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti, di antaranya pakar hubungan internasional Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo, dosen hubungan internasional Universitas Nasional Robi Nurhadi, serta peneliti geoekonomi dari Monash University Malaysia Hizkia Yosias Polimpung.

Peserta diskusi berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum yang mengikuti kegiatan tersebut secara hybrid.