Nama Sjafrie Masuk Radar Pilpres 2029, Akademisi Ingatkan Fokus pada Mandat Menhan

JAKARTA — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Heru Susetyo mengingatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar penguatan sektor pertahanan tetap berada dalam kerangka negara demokrasi yang menempatkan kontrol sipil sebagai prinsip utama.

Menurut Heru, desain keamanan nasional tidak boleh dimaknai hanya sebagai penguatan institusi militer semata. Ia menegaskan sistem pertahanan yang kuat harus tetap menempatkan masyarakat sipil sebagai pilar utama dalam demokrasi.

“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta, Rabu, 11 Maret.

Dalam forum tersebut, sejumlah akademisi dan peneliti juga menilai Kementerian Pertahanan perlu menjaga fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara, terutama di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak stabil.

Pakar hubungan internasional Connie Rahakundini Bakrie menilai dinamika geopolitik global memang mendorong banyak negara meningkatkan kapasitas pertahanannya. Namun, menurutnya, strategi keamanan nasional harus tetap dirumuskan secara terukur dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Ia menilai kementerian pertahanan seharusnya berfokus pada konsolidasi kekuatan militer, pembangunan industri pertahanan, serta perumusan strategi menghadapi ketegangan geopolitik dunia yang semakin kompleks.

Sementara itu, dosen hubungan internasional Universitas Nasional Jakarta Robi Nurhadi mengatakan tantangan keamanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga dipengaruhi perubahan konstelasi politik global dan rivalitas kekuatan besar.

Karena itu, menurutnya, kebijakan pertahanan harus diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara dan tidak melebar ke berbagai sektor kebijakan lain yang berpotensi mengaburkan prioritas utama pertahanan nasional.

Di sisi lain, peneliti kebijakan publik dan good governance Gian Kasogi menilai belakangan muncul persepsi di ruang publik bahwa Menteri Pertahanan kerap terlibat dalam berbagai agenda yang tidak selalu berkaitan langsung dengan sektor pertahanan.

Ia juga menyoroti meningkatnya eksposur politik Sjafrie yang dinilai membuat namanya mulai masuk dalam radar kontestasi politik nasional. Berdasarkan survei lembaga Indonesian Public Institute (IPI), Sjafrie tercatat masuk dalam 10 besar tokoh potensial calon presiden pada Pilpres 2029 dengan tingkat elektabilitas sekitar 7,5 persen.

Dalam survei tersebut, posisi Sjafrie berada tidak jauh dari sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta bersaing dengan tokoh nasional lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Gian mengingatkan agar Kementerian Pertahanan tetap bekerja dalam koridor mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional. Ketika ruang geraknya terlalu jauh masuk ke wilayah politik ekonomi atau bisnis, maka muncul pertanyaan publik tentang batas peran dan desain kekuasaan dalam pemerintahan,” kata Gian.

Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan sektor keamanan, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin memanas.