Yusril: Ambang Batas Parlemen Perlu Dikaji Rasional dan Komprehensif

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan ambang batas parlemen aliasparliamentary thresholdperlu dikaji secara rasional dan komprehensif.

Yusril menilai ambang batas parlemen dalam sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan pilihan politik terbuka dalam sistem demokrasi

"Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soalthreshold, itu adalah pilihan politik terbuka,” kata Yusril dilansir ANTARA, Kamis, 4 Maret.

Menko tak menampik demokrasi memang merupakan sistem yang rumit dan kerap berproses panjang, namun hingga saat ini tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi.

Karena itu, Yusril menyebut penggunaan ambang batas parlemen dalam pemilu merupakan kebijakan politik yang terbuka untuk diperdebatkan dan dievaluasi.

Menurutnya, keberadaan ambang batas tidak secara otomatis berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Dia bahkan menilai secara konseptual, ambang batas parlemen tidak mutlak diperlukan dan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas sistem pemerintahan.

“Sebenarnyathresholdtidak ada kaitannya langsung dengan stabilitas pemerintahan. Kompromi politik lah yang menjamin stabilitas, bukan semata-mata ambang batas parlemen,” tuturnya.

Yusril menyampaikan hingga saat ini terdapat ratusan partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga penyederhanaan partai politik tidak dapat semata-mata dijadikan alasan pembenar keberadaan ambang batas.

Menurutnya perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen masih terus berlangsung dan perlu didasarkan pada rasionalitas yang jelas.

“Harus ada rasionalitas mengenai berapa jumlah ambang batas parlemen yang benar-benar dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan efektivitas kerja parlemen,” ungkap Menko.

Mantan Menteri Sekretaris Negara itu turut menyinggung dinamika politik saat ini menunjukkan tidak adanya dikotomi tegas antara partai oposisi dan partai pemerintah, sehingga stabilitas lebih ditentukan oleh kompromi dan konsensus politik daripada oleh desain teknis ambang batas.