Tanggapi Dewan Perdamaian, Hamas Tegaskan Israel Harus Menghentikan Serangan di Gaza

JAKARTA - Tidak akan ada pengaturan masa depan mengenai Jalur Gaza dan rakyatnya sampai Israel menghentikan serangannya, mencabut blokadenya, dan menjamin hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, kata kelompok militan Palestina Hamas setelah pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington D.C., Amerika Serikat pada Hari Kamis.

Kelompok itu juga menunjuk pada pelanggaran gencatan senjata Oktober yang terus dilakukan Israel yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 600 orang.

Hamas menyerukan kepada komunitas internasional, mediator, dan anggota Dewan Perdamaian untuk memaksa Israel untuk "menghentikan serangannya, mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, dan segera memulai rekonstruksi".

"Upaya internasional yang tulus untuk mencapai stabilitas di Gaza harus didasarkan pada penanganan akar penyebab masalah, yaitu pendudukan, dan mengakhiri kebijakannya," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, melansir The National (20/2).

Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan pertama Dewan Perdamaian yang dihadiri sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan hingga pejabat tinggi.

Sebuah video yang diputar di acara tersebut menyatakan bahwa pembangunan awalnya akan difokuskan pada Kota Rafah di selatan, dengan tujuan untuk membangunnya kembali sepenuhnya dalam tiga tahun.

Video tersebut mengatakan dlam 10 tahun, Gaza akan memiliki pemerintahan sendiri dan terintegrasi ke dalam kawasan tersebut dengan "industri yang berkembang dan perumahan untuk semua". Video tersebut tidak membahas apa yang akan terjadi pada warga Palestina selama masa transisi.

Resolusi Dewan Keamanan PBB mendukung pembentukan dewan tersebut sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza antara Israel dan Hamas, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Namun, Israel sejauh ini gagal mematuhi perjanjian tersebut, yang menyatakan penyeberangan perbatasan Rafah harus dibuka kembali dan semua permusuhan harus diakhiri. Israel terus menerus menuduh Hamas melanggar gencatan senjata.

Sumber-sumber mengatakan kepada The National, Israel berulang kali menyebut pelanggaran oleh Hamas sebagai alasan untuk menolak mengizinkan warga Palestina masuk dan keluar dari Gaza.

Di sisi lain, sembilan dari 10 orang di Gaza telah mengungsi lebih dari sekali. Israel telah melukai dan membunuh ratusan ribu orang sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, kata para pejabat di Kementerian Kesehatan wilayah tersebut.

Namun sebuah laporan di 'The Lancet' memperkirakan jumlah korban jiwa sebenarnya jauh lebih tinggi sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari serangan Israel, yang telah menghancurkan rumah sakit dan rumah-rumah, serta 80 persen infrastruktur dan layanan dasar Gaza.

Pekan lalu, Israel mengatakan Hamas akan diberi tenggat waktu 60 hari untuk melucuti senjata atau pasukan Israel akan "menyelesaikan misi". Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs, penasihat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan hitungan mundur dapat dimulai setelah pertemuan pertama Dewan Perdamaian.

Meskipun ketentuan fase pertama rencana perdamaian tidak sepenuhnya dipatuhi, Utusan Khusus AS Steve Witkoff pada Bulan Januari mengumumkan dimulainya tahap kedua.

Hal itu diharapkan akan melucuti senjata Hamas, penarikan lebih lanjut pasukan Israel, masuknya komite teknokrat Palestina yang disetujui PBB ke Gaza untuk menjalankan urusan sehari-hari di wilayah tersebut, dan kedatangan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan. Israel sejauh ini menolak masuknya komite tersebut ke Gaza.