Arab Saudi Janjikan Dukungan Keuangan hingga 1 Miliar Dolar AS untuk Palestina

JAKARTA - Menteri Negara Urusan Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, mengatakan pada Hari Kamis, Kerajaan akan memberikan dukungan keuangan hingga 1 miliar dolar AS untuk meringankan penderitaan Palestina, membantu mengatasi kebutuhan kemanusiaan, dan memajukan upaya menuju perdamaian.

Pernyataan tersebut disampaikan al-Jubeir selama partisipasi Arab Saudi dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington D.C, Amerika Serikat.

Dukungan baru yang ijanjikan ini sejalan dengan posisi Arab Saudi yang telah lama mendukung pembentukan Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Al-Jubeir mengatakan kepada pertemuan perdana Dewan Perdamaian, Riyadh sedang berupaya menuju perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, seperti melansir Al Arabiya (20/2).

Ia juga mencatat bahwa Inisiatif Perdamaian Arab yang diusulkan Saudi awalnya dimaksudkan sebagai kerangka kerja untuk mencapai perdamaian.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam pertemuan tersebut, dana sebesar 7 miliar dolar AS berhasil dikumpulkan untuk disumbangkan ke dana rekonstruksi Jalur Gaza, guna membangun kembali wilayah kantong Palestina itu setelah kelompok militan Hamas melucuti senjatanya.

Dalam serangkaian pengumuman di akhir pidato panjang dan bertele-tele kepada perwakilan dari 47 negara, Trump mengatakan Amerika Serikat akan menyumbangkan 10 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian.

Ia mengatakan negara-negara yang berkontribusi telah mengumpulkan 7 miliar dolar AS sebagai uang muka awal untuk rekonstruksi Gaza,

Diketahui, Presiden Trump mengusulkan pembentukan dewan tersebut pada Bulan September ketika mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Dewan Perdamaian mencakup perwakilan Israel tetapi tidak termasuk perwakilan Palestina.

Ia kemudian memperjelas ruang lingkup dewan akan diperluas melampaui Gaza untuk menangani konflik lain di seluruh dunia. Saran Presiden Trump bahwa Dewan tersebut pada akhirnya dapat menangani konflik di luar Gaza telah menimbulkan kekhawatiran, hal tersebut dapat melemahkan peran PBB sebagai platform utama untuk diplomasi global dan resolusi konflik.