PM Israel Sebut Tidak Ada Rekonstruksi di Gaza Sebelum Demiliterisasi

JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Hari Kamis, tidak akan ada rekonstruksi di Jalur Gaza, Palestina sebelum senjata kelompok Hamas dilucuti.

Itu dikatakannya saat Dewan Perdamaian menggelar pertemuan perdana di Washington D.C., yang turut membahas rencana rekonstruksi di wilayah kantong Palestina itu.

Sekitar dua lusin pemimpin dunia dan pejabat senior bertemu untuk pertemuan pertama dewan tersebut, yang dibentuk setelah Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir menegosiasikan gencatan senjata pada Bulan Oktober untuk menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza.

Pada pertemuan tersebut, Presiden AS Donald Trump merinci janji bantuan untuk Gaza, di mana sebagian besar bangunan berada dalam reruntuhan.

"Kami sepakat dengan sekutu kami, AS, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum demiliterisasi Gaza," kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi pada upacara militer pada Hari Kamis, melansir Al Arabiya dari AFP (20/2).

Pertemuan di Washington juga akan membahas bagaimana meluncurkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan memastikan keamanan di Gaza.

Salah satu isu paling sensitif yang dibahas oleh dewan adalah masa depan Hamas, yang berperang melawan Israel dan masih memiliki pengaruh di wilayah tersebut.

Perlucutan senjata kelompok tersebut merupakan tuntutan utama Israel dan poin kunci dalam negosiasi mengenai tahap selanjutnya dari gencatan senjata.

Para pejabat AS, termasuk Steve Witkoff, negosiator keliling AS, telah menegaskan kemajuan yang signifikan sedang dicapai dan Hamas merasakan tekanan untuk menyerahkan senjata.

Israel sendiri telah mengusulkan pembatasan yang luas, termasuk penyitaan senapan pribadi kecil dari Hamas.

Masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk menangani pemerintahan sehari-hari Gaza akan membahas masalah demiliterisasi.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang beranggotakan 15 orang akan beroperasi di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian," dan ketuanya, Ali Shaath, menghadiri pertemuan di Washington pada Hari Kamis.