Jakarta Butuh 3.000 Ton Beras per Hari, Pemprov DKI Gandeng Cianjur Jaga Pasokan

CIANJUR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri panen bersama di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama antardaerah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Cianjur untuk menjaga pasokan pangan sekaligus menekan laju inflasi.

Rano menegaskan, kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret menjaga stabilitas pasokan menjelang hari besar keagamaan.

"Kerja sama ini lahir dari kesadaran sederhana bahwa ketahanan pangan tidak dibangun dengan wacana, melainkan dengan keberanian untuk bekerja sama. Kita ingin pasokan terjaga dan harga tetap wajar, petani tersenyum, serta warga Jakarta merasa tenang menyambut Ramadan, Imlek, dan hari-hari besar lainnya dengan stok pangan yang cukup," kata Rano di Desa Sindang Jaya, Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 12 Februari.

Kerja sama ini mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan telah diawali dengan penyusunan kesepakatan bersama. Implementasinya dilakukan secara teknis oleh perangkat daerah terkait.

Rano menjelaskan, skema yang dipakai adalah business to business (B2B) antara BUMD DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, dengan mitra usaha di Cianjur. Skema itu diperkuat dengan kerja sama government to government antara kedua pemerintah daerah.

"Tindak lanjut kerja sama ini dilaksanakan melalui skema business to business (B2B), yakni antara BUMD Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini PT Food Station Tjipinang Jaya, dengan mitra usaha di Kabupaten Cianjur. Skema ini juga diperkuat melalui kerja sama government to government antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Cianjur," tutur dia.

Dalam tahap awal, kerja sama difokuskan pada komoditas padi dan beras, termasuk pemanfaatan laboratorium pertanian untuk pengujian mutu dan perbenihan. Langkah ini diharapkan menjamin kualitas komoditas sebelum dipasarkan ke Jakarta.

Rano memaparkan besarnya kebutuhan pangan Ibu Kota setiap hari. Jakarta membutuhkan beras sekitar 2.700–3.000 ton per hari, cabai 120 ton, daging sapi 65 ton, serta daging ayam 750–800 ton per hari.

Menurut dia, Cianjur dengan lahan pertanian yang luas dan subur memiliki posisi strategis untuk menopang kebutuhan tersebut.

"Saya berharap kerja sama ini menjadi awal yang berkelanjutan. Selama saya di Jakarta dan Bang Ramsi di Cianjur, mari kita manfaatkan empat tahun ini untuk memperkuat hubungan baik. Jakarta mungkin tidak memiliki lahan, tetapi memiliki kapasitas fiskal yang besar. Anggaran besar ini harus dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan," urainya.

Kesepakatan ini berlaku lima tahun dan diharapkan menjadi dasar pengembangan kerja sama komoditas lain ke depan.

"Kami berharap kesepakatan lima tahun ini menjadi dasar yang kokoh bagi perangkat daerah untuk menghimpun dan mengembangkan berbagai potensi kerja sama. Dengan sinergi yang berkelanjutan, kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," lanjut Rano.

Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo mengatakan, panen ini merupakan tindak lanjut kerja sama dengan PT Tunas Bumi Emas Lestari sejak 2025. Dari total 150 hektare lahan, sekitar 100 hektare ditanami varietas IR64 dan Inpari 32, sementara 50 hektare lainnya pandan wangi.

Dodot mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi padi Cianjur mencapai sekitar 630 ribu ton per tahun atau setara 315 ribu ton beras, sehingga daerah tersebut dalam kondisi surplus.

"Berdasarkan data yang kami baca dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di Cianjur mencapai sekitar 630 ribu ton per tahun atau setara dengan 315 ribu ton beras. Artinya, Kabupaten Cianjur berada dalam kondisi surplus produksi. Surplus inilah yang diharapkan dapat memasok kebutuhan DKI Jakarta, mengingat kebutuhan beras di Ibu Kota sangat besar," jelas Dodot.

Namun, ia mengakui ada tantangan pada dinamika harga gabah di tingkat petani yang cenderung meningkat, sementara harga eceran tertinggi (HET) tetap.

"Harga pembelian gabah pemerintah berada di angka Rp6.500 per kilogram, sedangkan di lapangan bisa mencapai sekitar Rp6.800 per kilogram di tingkat sawah. Jika ditambah biaya angkut, harganya bisa menyentuh sekitar Rp7.000 per kilogram. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk tetap menjaga stabilitas," tutup dia.