Kamboja Minta Bantuan Bukti Sejarah dari Prancis Guna Menyelesaikan Sengketa Perbatasan dengan Thailand

JAKARTA - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah meminta Prancis untuk memberikan dokumen-dokumen sejarah guna membantu menyelesaikan sengketa perbatasan yang berkepanjangan dengan Thailand, yang dua kali berujung pada konflik bersenjata tahun lalu, kata Kementerian Luar Negeri Kamboja pada Hari Kamis.

PM Hun Manet menulis surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, meminta akses ke dokumen-dokumen sejarah dan teknis apa pun yang mungkin dimiliki Prancis yang berkaitan dengan perbatasan, dan juga menyambut baik keahlian dan dukungan konsultatif Prancis, kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan tertanggal 4 Februari, melansir Al Arabiya dari Reuters (5/2).

Perbatasan sepanjang 817 km (508 mil) pertama kali dipetakan oleh Prancis pada tahun 1907, ketika Kamboja masih menjadi koloninya, dan didasarkan pada daerah aliran sungai alami yang memisahkan negara itu dari Thailand.

Wilayah yang disengketakan mencakup beberapa situs bersejarah terkenal, termasuk kuil Hindu abad ke-11 Preah Vihear, yang dikenal oleh orang Thailand sebagai Khao Phra Viharn.

Kedutaan Besar Prancis di Kamboja dan Kementerian Luar Negeri Thailand tidak segera menanggapi permintaan komentar terpisah.

Kamboja juga menyambut baik "keterlibatan konstruktif" Prancis dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung lama, kata perdana menteri, menurut pernyataan tersebut.

PM Hun Manet mengatakan Presiden Macron telah mengindikasikan kesediaan untuk membantu dalam pertemuan sebelumnya.

Saling serang antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini pecah pada Juli tahun lalu setelah ketegangan selama beberapa minggu yang dipicu oleh kematian seorang tentara Kamboja dalam bentrokan pada akhir Mei.

Setelah lima hari bentrokan yang menewaskan 43 orang, konflik berakhir dengan gencatan senjata yang rapuh yang ditengahi di Malaysia setelah intervensi oleh Presiden AS Donald Trump.

Permusuhan berlanjut pada bulan Desember dan berlangsung lebih dari tiga minggu, dengan kedua pihak saling menuduh melanggar ketentuan gencatan senjata.

Sebanyak 101 orang tewas dan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua pihak sebelum gencatan senjata baru diumumkan pada 27 Desember.