Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 28 Juli untuk membahas konflik perbatasan yang memanas antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyampaikan bahwa kedua pemimpin mempercayakan Malaysia sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Saya berkesempatan berbicara dengan menteri luar negeri Thailand dan Kamboja. Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara lain yang seharusnya terlibat. Mereka sepenuhnya percaya kepada Malaysia dan meminta saya menjadi mediator,” kata Hasan kepada kantor berita Bernama, dilansir Minggu, 27 Juli. 

Malaysia saat ini menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Menurut Hasan, posisi tersebut menjadi landasan kuat bagi Malaysia untuk mengambil peran mediasi.

“Sebagai ketua ASEAN, Malaysia harus bertindak terlebih dahulu. Ini masalah internal kawasan,” ujarnya.

Hasan juga mengaku tengah menunggu komunikasi lanjutan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio.

Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut. “Seperti yang telah muncul di media bahwa akan ada pertemuan besok, hanya itu yang bisa saya konfirmasi, itu benar,” kata juru bicara Kemenlu Thailand, Nikondet Phalangkun, dalam konferensi pers di Bangkok.

Ketika ditanya soal keterlibatan Amerika Serikat, Phalangkun menyebut panggilan telepon Presiden AS Donald Trump ke kedua pemimpin menjadi pemicu penting. Trump sebelumnya menyatakan bahwa Washington tidak akan membuka negosiasi dagang dengan negara yang terlibat konflik bersenjata.

Diketahui, baik Thailand maupun Kamboja tengah berupaya menjalin kembali negosiasi tarif dagang dengan AS.

Ketegangan perbatasan kedua negara meningkat menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli 2025. Bentrokan tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka, termasuk dari kalangan sipil.

Insiden ini merupakan kelanjutan dari bentrokan militer pada 28 Mei di zona netral yang disengketakan, yang menewaskan satu personel militer Kamboja.

Akar Konflik dari Sejarah Kolonial

Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja berakar dari era kolonial Prancis. Pada 1907, batas wilayah antara kedua negara ditentukan lewat peta yang dibuat komisi penetapan batas Prancis. Namun, peta tersebut menimbulkan tafsir berbeda karena tidak memuat secara lengkap beberapa bagian perbatasan yang sulit diakses.

Setelah merdeka dari Prancis pada 1953, Kamboja mengklaim sejumlah wilayah yang kini disengketakan.

Thailand lebih memilih jalur negosiasi bilateral dalam menyelesaikan persoalan perbatasan, sedangkan Kamboja lebih mengandalkan Mahkamah Internasional. Namun, Thailand hingga kini belum mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional atas konflik tersebut.