Istana Bantah Ada Penolakan, Sebut Perbedaan Sikap soal BoP karena Kurang Informasi

JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ulama, dan pengasuh pondok pesantren bertujuan menyerap aspirasi sekaligus menjembatani perbedaan pandangan terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Februari dan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Islam.

“Agenda Bapak Presiden hari ini melakukan pertemuan dan diskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh muslim, dan pimpinan pondok pesantren. Ini sebenarnya pertemuan rutin, beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, terutama di tengah munculnya perbedaan pandangan mengenai sejumlah kebijakan, termasuk partisipasi Indonesia di Board of Peace.

Menurut Prasetyo, perbedaan sikap yang muncul dari sebagian organisasi Islam tidak sepenuhnya dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan karena belum tersampaikannya informasi secara utuh mengenai latar belakang keputusan tersebut.

“Bukan resistensi. Mungkin masih ada perbedaan pandangan karena belum tersampaikan secara lengkap apa yang melandasi keputusan Presiden dan pemerintah, termasuk poin-poin yang diatur dalam Board of Peace,” ujarnya.

Ia berharap, melalui dialog langsung, pemerintah dapat menjelaskan pertimbangan strategis di balik keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, sehingga tercipta pemahaman yang lebih komprehensif.

“Saya rasa forum ini memungkinkan Presiden menyampaikan langsung poin-poin tersebut dengan harapan bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” tambahnya.

Prasetyo juga menegaskan, Presiden Prabowo memiliki kebiasaan mendengar masukan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan strategis. Komunikasi itu, kata dia, tidak hanya dilakukan dalam forum formal, tetapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal.

Isu keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebelumnya memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan sejumlah organisasi Islam. Pemerintah memandang forum tersebut sebagai jalur diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian, termasuk bagi Palestina, sementara sebagian kalangan ormas menilai perlu ada kehati-hatian agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia.

Melalui pertemuan di Istana, pemerintah berharap perbedaan tersebut dapat dikelola melalui dialog dan komunikasi terbuka.