Bagikan:

BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan urgensi penguatan armada penyelamatan atau kendaraan rescue milik Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai langkah antisipasi meningkatnya insiden kebakaran dan kondisi darurat di Kota Bogor.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, menyatakan kebutuhan kendaraan rescue kini menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran 2026, karena peran Damkar tidak lagi terbatas pada pemadaman api, tetapi juga penanganan berbagai situasi darurat.

“Kami melihat kebutuhan paling mendesak saat ini adalah penambahan mobil rescue. Armada ini sangat penting untuk mempercepat penanganan insiden kebakaran maupun penyelamatan warga dalam kondisi darurat,” ujar Banu, Senin 2 Februari.

Ia mengungkapkan, saat ini Damkar Kota Bogor hanya memiliki dua unit kendaraan rescue, namun satu di antaranya sudah tidak layak pakai. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya potensi kejadian darurat.

“Dari dua unit yang ada, satu sudah tidak optimal. Artinya praktis kita hanya mengandalkan satu mobil. Ini jelas berisiko kalau terjadi beberapa kejadian bersamaan,” jelasnya.

Menurut Banu, idealnya Damkar memiliki sedikitnya lima unit kendaraan rescue agar mampu menjangkau seluruh kecamatan secara cepat. Untuk itu, pengadaan akan dilakukan bertahap mulai tahun 2026.

“Tahun depan kita dorong penambahan satu unit dulu, kemudian dilanjutkan lagi di tahun berikutnya sampai kebutuhan minimal terpenuhi. Ini soal keselamatan warga, jadi tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan mobil rescue sangat krusial dalam situasi kebakaran karena tidak hanya membawa personel, tetapi juga peralatan evakuasi, pertolongan pertama, hingga penyelamatan korban terjebak.

“Sering kali saat kebakaran ada korban yang harus dievakuasi cepat. Tanpa kendaraan rescue yang memadai, penanganannya bisa terlambat. Kita ingin respons Damkar tetap cepat dan maksimal,” katanya.

Meski demikian, Banu tetap mengapresiasi kinerja Damkar Kota Bogor yang mencatat waktu tanggap rata-rata 9,6 menit, melampaui standar nasional.

“Secara kinerja sudah sangat baik. Tinggal kita perkuat dukungan sarana dan prasarana supaya pelayanan ke masyarakat makin optimal,” pungkasnya.