Damkar DKI Ngeluh Pembangunan Pos Pemadam Tak Kunjung Dianggarkan, DPRD: Memang Tak Semudah Itu

JAKARTA - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menanggapi keluhan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta atas kurangnya jumlah pos pemadam di Jakarta.

Mujiyono menegaskan, sejatinya Komisi A DPRD DKI selalu merekomendasikan Pemprov DKI untuk menambah pembangunan pos pemadam kebakaran.

"Setiap LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban), setiap rekomendasi rapat komisi, rapat Badan Anggaran, dan seterusnya, soal penambahan pos pemadam kebakaran selalu kita sampaikan," kata Mujiyono kepada VOI, Rabu, 5 Februari.

Namun, Mujiyono memahami proses pengadaan lahan dan pembangunan pos pemadam memang tidak mudah. Pemprov DKI, dalam hal ini Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) perlu menetapkan aset lahan tak terpakai untuk pembangunan pos.

Selanjutnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengusulkan pembangunan pos pemadam dari lahan yang telah ditetapkan. Kemudian, DPRD mengetok anggaran pembangunan pos oleh Dinas Gulkarmat.

"Pengadaan tanah kan tidak di damkar. Aset-aset pemprov itu di BPAD. Perlu ditentukan dulu aset-aset yang tidak terpakai di mana, barulah pembangunannya oleh damkar," ujar Mujiyono.

Di sisi lain, Mujiyono juga mengakui bahwa jumlah personel damkar DKI belum memadai. Namun, keputusan dalam menambah pegawai Dinas Gulkarmat ditentukan oleh TAPD yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

"Penambahan PJLP itu yang punya kewenangan adalah TAPD. Bunyi aturannya, enggak boleh terjadi penambahan PJLP kecuali untuk darurat dan mendesak dan seizin kepala TAPD," urai Ketua DPD Partai Demokrat DKI tersebut.

Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pembangunan pos pemadam kebakaran sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga tahun ini, pengajuan anggaran tersebut belum disetujui oleh DPRD.

Sebagaimana diketahui, jumlah pos pemadam saat ini sebanyak 170 gedung. Idealnya, setiap kelurahan di Jakarta minimal memiliki satu pos pemadam. Tercatat, Jakarta memiliki 267 kelurahan.

"Kita sudah ajukan. Yang acc kan di dewan, bukan di saya. Hak budgeting-nya kan ada di dewan," kata Satriadi kepada wartawan, Selasa, 4 Februari.

Tak hanya itu, Satriadi juga mengaku selama ini jumlah personel damkar masih jauh dari ideal. Dinas Gulkarmat DKI baru memiliki 3.700 petugas dari jumlah 11.000 personel yang diamanatkan dalam peraturan daerah.

Sayangnya, penambahan petugas damkar juga belum disetujui. "Sudah 3 tahun lalu saya usulkan terus. Cuma, belum ada kebijakan untuk penambahan," ucap dia.