Normalisasi Ciliwung Berlanjut, Pramono: Kami Sudah Bebaskan Lahan Cukup Masif, Memang Dilakukan Adem Ayem 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir jangka menengah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proses pembebasan lahan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 29 Januari.

Pramono menyebut normalisasi Ciliwung merupakan pekerjaan penting yang sempat terhenti sejak 2017 dan kini kembali dilanjutkan dengan pembebasan lahan. Menurut dia, ruas Sungai Ciliwung menjadi salah satu titik krusial dalam pengendalian banjir Jakarta.

"Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali, karena Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini," kata Pramono di lokasi,

Pramono mengungkapkan, proses pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung dilakukan tanpa kegaduhan. Ia mengakui pembebasan lahan telah berjalan cukup luas, namun dilakukan secara tertutup dan bertahap.

“Karena memang saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut. Dan teman-teman pasti enggak menyangka bahwa kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini. Dan itu memang dilakukan secara adem ayem senyap lah,” ucap Pramono.

Ia menambahkan, hampir 40 persen aktivitas sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung. Karena itu, normalisasi di ruas ini dinilai strategis dan dibagi ke dalam dua segmen pekerjaan.

Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono dengan panjang sekitar 7 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 kilometer.

Sementara segmen kedua membentang dari MT Haryono hingga TB Simatupang sepanjang 12,89 kilometer. Pada segmen ini, pembangunan tanggul direncanakan sepanjang 18,7 kilometer, dengan realisasi sekitar 8,9 kilometer.

Khusus di wilayah Cawang, kebutuhan pembebasan lahan mencapai sekitar 411 bidang dengan panjang kurang lebih 2.401 meter. Pada 2025, telah dibebaskan sebanyak 20 bidang tanah dengan panjang sekitar 150 meter. Selanjutnya, pada 2026 direncanakan pembebasan 133 bidang dengan panjang penanganan sekitar 557 meter, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada 2027.

Secara keseluruhan, dari total rencana penurapan 33,69 kilometer di ruas Ciliwung, telah terealisasi sepanjang 17,14 kilometer.

"Yang jelas kami ingin menginformasikan bahwa semua pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air. Tidak melalui siapa pun. Kemudian dalam lapangannya tentunya BPN-lah yang menentukan untuk itu," tutur Pramono.

Terkait penataan warga terdampak, Pramono menyebut Pemprov DKI membuka opsi pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik pemerintah daerah, dengan ketentuan yang berlaku.

Kalau memang masyarakat mau memanfaatkan rumah susun yang dimiliki oleh atau dibangun oleh Pemda DKI Jakarta, kami persilakan. Tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan dipindahkan, tapi memang mereka harus membayar atau menyewa untuk itu," ujarnya.

Ia juga mengklaim hingga saat ini tidak ditemukan kendala berarti di lapangan. Pramono menekankan pentingnya pelaksanaan pembebasan lahan dilakukan langsung oleh pemerintah untuk menghindari praktik perantara.

"Karena memang yang paling penting, saya sudah wanti-wanti harus dilakukan oleh kita sendiri. Kalau yang seperti ini kan yang mau jadi middleman-nya kan banyak banget. Tapi ini semuanya kita lakukan sendiri dan secara khusus saya terima kasih kepada BPN yang koordinasinya baik sekali," tutup Pramono.