Dino Patti Djalal Nilai Indonesia Sebaiknya Keluar dari Dewan Perdamaian Jika Menyimpang

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga diplomat Dino Patti Djalal meminta Indonesia tidak ragu untuk keluar dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, jika menyimpang dari prinsip yang dianut oleh Indonesia dan hukum internasional.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela gelaran World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis pekan lalu.

Penandatanganan bersama sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan serta perwakilan sejumlah negara itu disaksikan langsung oleh Presiden Trump.

Dalam video di akun Instagram miliknya yang diunggah Senin malam Dino memberikan empat lampu kuning dan enam saran untuk Pemerintah Indonesia, terkait dengan Dewan Perdamaian.

Hal pertama yang disebutnya sebagai lampu kuning adalah tidak adanya referensi mengenai Palestina atau Jalur Gaza di Piagam Dewan Perdamaian. Ia menilai itu membingungkan.

"Karena gagasan Board of Peace justru dilahirkan dalam 20 Point Plant (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap) untuk mencapai perdamaian di Gaza," kata Dino, seperti dikutip, Senin (26/1).

"Dan dalam kenyataannya, wujud Board of Peace yang kemudian ditandatangani di Davos berbeda dari yang dimandatkan oleh PBB," lanjutnya.

Untuk diketahui, dalam Poin 2 Resolusi DK PBB 2803 disebutkan, pembentukan Dewan Perdamaian ditujukan sebagai pemerintahan transisi dengan kepribadian hukum internasional yang akan menetapkan kerangka kerja, mengkoordinasikan pendanaan, untuk pembangunan kembali Gaza sesuai Rencana Komprehensif dan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, sampai Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya.

Menyoroti kata demi kata dan pasal demi pasal dari piagam pendiriannya, dewan tersebut dinilainya praktis menjadi badan internasional, yang sepenuhnya dibentuk dan dikontrol oleh pribadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata Dino.

Merujuk Pasal 2 Point 2 pigam tersebut dikatakan, semua negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahan masing-masing dan berada di bawa Chairman Donald Trump.

"Semua keputusan dan agendanya harus di-approve oleh Chairman dan posisi Donald Trump sendiri sebagai ketua tidak ada batas waktunya," jelas Dino.

"Jadi bisa seumur hidup, dan dia hanya bisa diganti oleh orang yang ditunjuknya sendiri," tandasnya.

"Semua terserah Donald Trump, sangat hirarkis, tidak ada unsur kesetaraan antara Donald Trump dan anggota board, dan tidak fair juga," kata Dino.

Hal berikutnya yang disoroti oleh Dino sebagai lampu kuning adalah surat Presiden Trump kepada Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang membatalkan undangan kepada Kanada untuk bergabung dengan dewan lantaran ketersinggungan atas kritik PM Kanada terhadap dirinya di Davos.

"Artinya, Trump menganggap Board of Peace itu sebagai klub miliknya, Ia yang menentukan segalanya, berdasarkan like and dislike, berdasarkan ego, bukan pertimbangan yang objektif," jelas Dino.

Lampu kuning berikutnya yang disoroti oleh Dino adalah partisiasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dino mengatakan, Netanyahu terkait dengan kehancuran di Jalur Gaza.

"Sementara yang menjadi korban, Palestina, tidak diberikan tempat dalam Board of Peace," jelas Dino.

Ia juga menilai kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting, karena dari seluruh anggota dewan, ia dinilai paling berpengaruh terhadap Presiden Trump, baik secara politik maupun psikologis.

Menurutnya, "Israel merupakan satu-satunya negara di dunia yang melalui American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan berbagai jalur ekonomi, sosial dan media lainnya, sangat dominan dalam politik luar negeri dan dalam negeri Amerika Serikat."

"Ada juga risiko kalau kita tidak hati-hati, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace akan dimanfaatkan Israel untuk merayu dan memperdayai Indonesia," Dino mengingatkan.

Netanyahu diketahui mengatakan Israel setuju bergabung dengan dewan pada 21 Januari lalu, meski sebelumnya sempat kesal lantaran merasa tidak diajak berdiskusi terlebih dahulu mengenai pembentukan dewan, serta keberatan dengan hadirnya Turki dan Qatar di dewan.

Lampu kuning terakhir yang disampaikannya adalah sorotan terhadap pidato Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner dalam inaugurasi dewan di Davos yang dirasanya tidak memiliki empati terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina dalam dua tahun terakhir.

Ia pun menyoroti slide mengenai timeline konflik di Gaza yang ditunjukan di Davos tidak disebutkan jumlah korban tewas di Jalur Gaza yang sudah mencapai 70 ribu jiwa, yang oleh PBB disebut sebagai genosida.

Media Palestina WAFA pada Hari Senin mengumumkan, jumlah korban tewas Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023 tela mencapai 71.660 orang, sementara 171.419 lainnya luka-luka.

Sedangkan sejak kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober 2025, korban tewas Palestina di Gaza telah mencapai 486 orang dan korban luka mencapai 1.341 orang.

Dino juga menyoroti tidak adanya penggunaan kata freedom dalam merujuk warga Palestina, yang dinilainya merupakan jargon wajib dalam pidato politik orang orang Amerika Serikat.

Terkait dengan itu, Dino pun menyampaikan enam saran kepada Pemerintah Indonesia.

Pertama, Dino ingin Indonesia selalu menyimpan opsi untuk keluar dari Dewan Perdamaian.

"Kalau Board of Peace ternyata melenceng, atau bahkan mengecilkan peran PBB dan kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump, dan menjadi platform agenda politik luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan dan prinsip kita atau dengan hukum internasional, sebiknya kita keluar," ujarnya.

"Bebas aktif mengharuskan kita untuk tidak menjadi antek siapapun," tegas Dino.

Ia pun meminta Indonesia menegaskan sejak awal, tidak akan membayar iuran satu miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen dewan tersebut. Menurutnya, jumlah itu 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN.

Saran kedua, terkait dengan Gaza, Dino menyoroti keikutsertaan Hamas baik secara politik, ekonomi, sosial dan militer, Indonesia dinilainya dapat berbagi pandangan dengan dewan.

Dino merujuk pada pengalaman Indonesia mengenai bagaimana demiliterisasi dan integrasi GAM dalam konflik di Aceh setelah perjanjian damai, serta rekonsiliasi antara Indonesia dengan Timor Leste setelah proses referendum. Ia juga menyebut pengalaman Indonesia menjadi mediator dalam konflik di Kamboja.

Saran berikutnya mengenai kontribusi Indonesia dalam pasukan perdamaian yang disebut International Stabilization Forces (ISF) yang sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Dino menyebut negara-negara Arab umumnya tidak ambil bagian dalam pasukan tersebut karen risiko tinggi dan pertimbangan lain.

"Karena itu kita harus ikut bersuara dan ikut merumuskan terms dan modalitas ISF. Harus jelas dari awal. Jangan sampai Indonesia, maaf, seolah menjadi 'satpam proyek properti orang lain'. Peran Indonesia menjaga keberlangsungan gencatan senjata demi keselamatan rakyat Palestina di wilayah konflik Gaza," ujar Dino.

"Kita juga jangan mau disuruh melucuti senjata Hamas. Karena ini bukan misi dari TNI dan bisa menimbulkan bentrok yang tidak kita inginkan bahkan bisa membuat kita bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina," tandasnya.

Mengenai partisipasi Indonesia di ISF, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang dalam pertemuan dengan media bulan lalu mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam ISF, semua masih dalam pembahasan teknis dan komprehensif, termasuk mengenai jumlah pasukan, konfigurasi hingga peran.

"Masih perlu pembahasan yang lebih jauh komprehensif, menantang, tidak mudah," katanya.

"Sesuai arahan Presiden RI di Sidang Majelis Umum PBB, kita akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, kita akan hadir untuk menjaga perdamaian, mengedepankan kemanusiaan. Misi kemanusiaan bisa masuk, akses kemanusiaan sustainable, tidak terhambat lagi, akses penuh dan permanen," urainya.

"Kita fokus ke situ. Kalau ditanya ada syarat, ini yang kita bilang semua teknis, masih terus dibicarakan dengan dengan berbagai pihak, diskusi komprehensif," lanjutnya.

"Kita tidak bisa mengirim saudara kita ke sana tanpa mandat jelas, tanpa rules of engagement yang jelas," tandas Yvonne.

Keempat Dino, menyoroti mengenai presentasi apa yang disebut sebagai New Gaza dan New Rafah yang dinilainya futuristis tapi terasa muluk-muluk.

Menurutnya, Indonesia harus bisa meyakinkan dewan, yang dibutuhkan rakyat Palestina di Gaza bukan solusi bisnis, tapi solusi politik dan sosial.

Ia menilai, jatuhnya korban jiwa hingga puluhan ribu orang akan meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga dan rakyat Palestina. Dino menilai itu tidak bisa diobati dengan materi, terlebih dengan pendekatan yang tidak memperdulikan nurani dan aspirasi rakyat Palestina.

Berikutnya, Dino mengatakan melihat ada perbedaan tujuan yang fundamental dalam pembentukan dewan tersebut. PM Netanyahu melihat dewan sebagai platform untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Palestina, memperkuat kontrol Israel di wilayah Palestina.

"Sejak awal Indonesia harus menegaskan, kalau Board of Peace tidak ada komitmen ke arah Solusi Dua Negara, ke arah kemerdekaan Palestina, maka Indonesia dalam satu atau dua tahun perlu keluar dari Board of Peace," sarannya.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam keterangan videonya dari Davos pekan lalu mengatakan, fokus Indonesia bergabung dengan dewan tersebut adalah kemerdekaan Palestina dan perdamaian di negara itu.

Menlu RI mengatakan, bergabungnya Indonesia merupakan langkah nyata yang konkret guna penyelesaian masalah dan konflik secara khusus di Jalur Gaza dan umumnya di Palestina.

Merinci cikal bakal BoP sejak Sidang Majelis Umum ke-80 PBB tahun lalu, disusul dengan KTT Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir dan kemudian Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, Menlu Sugiono menekankan fungsi dewan tersebut di Jalur Gaza.

"Board of Peace berfungsi untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan dan juga rekonstruksi serta rehabilitasi Gaza," jelas Menlu Sugiono, Jumat (23/1).

"Ini akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu juga Board of Peace adalah suatu badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina, terdiri dari unsur-unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza," tandasnya.

Terakhir, Dino menyarankan Indonesia bisa menjadi anggota dewan yang kritis dan independen, jangan menjadi anggota yang pasif dan penurut.

"Dan kalau kita merasa kita diperalat oleh kepentingan pihak lain yang ngawur, atau menjadi bagian dari agenda yang aneh-aneh, yang bertentangan dengan kepentingan kita, dengan prinsip kita, dengan hukum internasional, sebaiknya Indonesia segera cabut (keluar dari dewan), karena itu sepenuhnya dimungkinkan oleh Pasal 2 Point 4 dari Piagam Board of Peace," tandasnya.