JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, geram ditengah musibah COVID-19 masih ada mafia yang main dalam pengadaan alat kesehatan. Maman mengusulkan agar DPR ikut menyelidiki mafia pengadaan alkes di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Demikian disampaikan Maman yang juga Politikus Partai Golkar dalam rapat gabungan Komisi V, Komisi VII, Komisi IX, dan sejumlah menteri serta kepala lembaga, Selasa 5 Mei.
"Saran saya, melalui rapat gabungan ini, kita dorong apakah pansus (panitia khusus) atau panja (panitia kerja) gabungan untuk khusus menyoroti mafia kesehatan," kata Maman dalam rapat virtual yang disiarkan dalam Youtube DPR RI, Selasa, 5 Mei.
Dugaan adanya mafia alat kesehatan ini, menurut Maman, dilihat dari sikap Kemenkes yang terkesan tak mau memanfaatakan alat kesehatan produksi dalam negeri.
Maman memandang, sebuah sistem berupa sertifikasi alat kesehatan dari Kemenkes menyulitkan penggunaan produk dalam negeri dan memprioritaskan alat impor yang masuk.
"Kita sudah punya prototype alat-alatnya lengkap, dalam hal ini Kemenristek dan BPPT sudah siap produksi alat seperti masker, PCR, ventilator. Tapi, hanya karena alasan prosedural, admimistrasi, sertifikasi, kita mengambat diri kita sendiri dari menyelamatkan korban COVID-19," tutur Maman.
BACA JUGA:
Bahkan Maman menganalogikan, penanganan COVID-19 oleh Kemenkes layaknya mengakibatkan orang sakau. Bagi Maman, Kemenkes seperti membuat penyakit COVID-19 di Indonesia makin tersebar luas karena sulitnya proses sertifikasi dalam negeri.
"Apa bedanya Anda-Anda di Kemenkes seperti kita yang kena sakau? Bayangkan alat bisa produksi sendiri, yang buat aturan kita, lalu kita buat aturan itu untuk menghambat (penggunaan alat) itu sendiri," kata Maman.
"Coba, anda-anda yang ada di Kemenkes sadar apa yang sedang anda lakukan. Jangan sampai COVID-19 sudah lewat, anda baru ujug-ujug keluarkan izin-izinnya," tambah dia.
Terkait
