JAKARTA - Pemerintahan Donald Trump menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada lima pejabat tinggi Iran yang menurut mereka bertanggung jawab atas "penindakan brutal terhadap demonstran damai" di negara tersebut.
"Pesan kami kepada rakyat Iran jelas: Tuntutan Anda sah," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam video di media sosial tentang tindakan tersebut.
"Anda berdemonstrasi untuk tujuan mulia, dan Amerika Serikat mendukung Anda dan upaya Anda untuk secara damai menentang salah urus dan kebrutalan rezim,” sambungnya dilansir ABC News, Jumat, 16 Januari.
Para pejabat keamanan yang menjadi sasaran termasuk Ali Larijani, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, yang menurut Departemen Keuangan adalah "salah satu pemimpin Iran pertama yang menyerukan kekerasan sebagai tanggapan terhadap tuntutan sah rakyat Iran."
Komandan Pasukan Penegak Hukum Republik Islam Iran dan Korps Garda Revolusi Islam juga menjadi sasaran.
"Para pejabat yang dikenai sanksi hari ini -- dan organisasi mereka -- bertanggung jawab atas ribuan kematian dan cedera warga negara mereka sendiri ketika protes meletus di masing-masing provinsi ini," kata Departemen Keuangan AS.
Sebagai bagian dari sanksi, Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS juga menetapkan Penjara Fardis yang "terkenal buruk" sebagai sasaran sanksi.
"Saat rakyat Iran yang berani terus berjuang untuk hak-hak dasar mereka, rezim Iran telah menanggapi dengan kekerasan dan penindasan kejam terhadap rakyatnya sendiri," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott.
”Kami akan terus menolak akses rezim ke jaringan keuangan dan sistem perbankan global sementara mereka terus menindas rakyat Iran,” sambungnya.
Hingga Rabu, 18 hari protes dan penindakan oleh pasukan keamanan menyebabkan 2.615 kematian dan 18.470 orang ditangkap, menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS.
Di antara yang tewas terdapat 13 anak-anak dan 14 warga sipil yang tidak ikut berdemonstrasi.
Di pihak pemerintah, HRANA mengatakan sudah mengkonfirmasi kematian 153 anggota pasukan keamanan.
882 kematian tambahan lainnya masih dalam penyelidikan.
