Anggota Pansus Agraria DPR: Petani Harus Jadi Subjek Utama Pembangunan Pangan Nasional

JAKARTA - Anggota Pansus Agraria DPR RI Azis Subekti, menegaskan bahwa petani harus dijadikan sebagai subjek utama pembangunan pangan nasional, apabila cita-cita kedaulatan pangan ingin tercapai.

Menurutnya, petani jangan hanya dijadikan sebagai objek kebijakan seperti pelaksana program, penerima bantuan, atau tenaga kerja di lahan yang tidak mereka kuasai. 

"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar, dan benar-benar menikmati nilai tambah dari kerja kerasnya," ujar Azis kepada wartawan, Senin, 15 Desember. 

Azis menekankan bahwa peningkatan produksi pangan tanpa disertai perlindungan terhadap petani akan membuat sistem pangan rapuh. "Ketika biaya produksi naik, lahan tertekan, atau harga jatuh, petani kecil selalu menjadi pihak yang paling terdampak," tegasnya. 

Anggota Komisi II DPR itu pun mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2023–2025 yang menunjukkan peran strategis Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional. Pada 2023, kata Azis, produktivitas padi Jawa Tengah tercatat 55,24 kuintal per hektare dengan produksi 9,06 juta ton. 

Kemudian pada 2024, produktivitas meningkat menjadi 57,19 kuintal per hektare, namun produksi turun akibat menyusutnya luas panen. 

Sementara pada 2025, luas panen kembali meningkat dan produksi diproyeksikan mencapai 9,38 juta ton.

"Pesannya jelas, produktivitas saja tidak cukup bila lahan makin terdesak, ongkos produksi membengkak, dan petani tidak punya kepastian usaha," ungkap Azis.

Azis mengatakan, menempatkan petani sebagai subjek tidak cukup hanya dengan mengejar angka produksi. Menurutnya, kebijakan pangan termasuk program berskala besar seperti food estate, harus berjalan seiring dengan reforma agraria yang berkeadilan.

"Tanpa pembenahan struktur penguasaan tanah, proyek pangan berisiko memperlebar konflik agraria, menyingkirkan petani kecil, dan menambah tekanan ekologis," kata Legislator Gerindra dari Dapil Jawa Tengah itu.

Tak hanya itu, lanjut Azis, isu pangan juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan. Ia menyebut, data kejadian longsor pada 2024 di wilayah Jawa Tengah VI, seperti Wonosobo dan Magelang menjadi peringatan bahwa agenda ketahanan pangan harus terintegrasi dengan mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, Temanggung juga tercatat sebagai salah satu sentra cabai rawit terbesar di Jawa Tengah. Sementara Wonosobo dan Magelang memiliki basis hortikultura penting lainnya. 

"Karena itu, kebijakan pangan tidak boleh bersifat padi-sentris. Diversifikasi pangan dan penguatan hortikultura bukan aksesori, melainkan strategi menjaga pendapatan petani sekaligus menjaga pasokan," kata Azis

Lebih lanjut, Azis mendorong sejumlah langkah yang harus dilakukan pemerintah, mulai dari percepatan reforma agraria bagi petani kecil, penataan kemitraan yang adil, penguatan infrastruktur dasar pertanian, hingga perlindungan lingkungan yang terintegrasi dalam kebijakan pangan.

Ia menambahkan, ketahanan pangan yang adil tidak semata diukur dari besarnya produksi, melainkan dari keadilan struktur penguasaan lahan dan perlindungan terhadap petani.

"Bila petani ditempatkan sebagai subjek, kebijakan pangan akan lebih inklusif, lebih kuat, dan lebih tahan guncangan. Dan bila sinergi pusat–daerah berjalan sejak awal, dengan pemerintah daerah dilibatkan dan petani ditempatkan pada prioritas kebijakan, maka pembangunan ketahanan pangan benar-benar akan bermuara pada kesejahteraan petani Indonesia," pungkas Azis.