Bibit Siklon Tropis 93S Terpantau di Timur Indonesia, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Peringatan BMKG

JAKARTA - Kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia memicu kekhawatiran akan potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, fenomena tersebut berpeluang memicu gelombang tinggi, hujan lebat, hingga risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah.

Merespons kondisi itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan menindaklanjuti peringatan dini yang disampaikan BMKG secara serius. Ia menilai, pendekatan berbasis sains menjadi kunci untuk menekan dampak bencana.

"Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan scientific diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG," kata Huda dalam keterangannya, Minggu, 14 Desember.

Huda menjelaskan, analisis BMKG menunjukkan bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini dinilai berisiko bagi aktivitas masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pelayaran rakyat.

"Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob," tutur dia.

Selain gelombang tinggi, Huda menyoroti potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya bencana susulan seperti banjir bandang dan tanah longsor.

"Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara," ungkap Huda.

Lebih jauh, Huda mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menilai, sistem peringatan dini perlu disesuaikan dengan karakter dan kearifan lokal di masing-masing daerah agar lebih efektif menjangkau masyarakat.

"Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi," ucapnya.

Huda juga meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi di wilayah rawan bencana agar masyarakat memiliki lokasi aman sebelum dipindahkan ke tempat pengungsian. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan aparat penanggulangan bencana di pusat maupun daerah.

"Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan," pungkas Huda.