JAKARTA - Pembahasan sanksi dan hambatan untuk bergabung kemang dengan program jet tempur F-35 antara Turki dan Amerika Serikat, tidak menyebabkan perubahan terkait kepemilikan sistem pertahanan udara S-400 Rusia, kata Kementerian Pertahanan pada Hari Jumat.
Sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ini telah berselisih sejak 2020, ketika Washington mengeluarkan Ankara dari program jet tempur Lockheed Martin dan menjatuhkan sanksi atas akuisisi S-400 oleh Turki, yang oleh Washington disebut sebagai ancaman keamanan.
Turki mengatakan langkah itu tidak adil. Kedua pihak mengatakan mereka berharap sanksi CAATSA dan hukum AS dapat diatasi pada masa jabatan kedua Presiden, Donald Trump sehingga Turki dapat membeli jet tersebut dan kembali ke program manufaktur.
Duta Besar AS untuk Ankara Tom Barrack mengatakan pada Hari Rabu, diskusi terus berlanjut mengenai masalah ini, tetapi mencatat hukum AS tidak akan mengizinkan Turki untuk mengoperasikan atau memiliki sistem S-400 jika ingin kembali ke program F-35.
Menanggapi komentar Dubes Barrack dalam konferensi pers, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan: "Tidak ada perkembangan baru terkait sistem pertahanan udara S-400, yang telah menjadi agenda dalam beberapa hari terakhir," seperti melansir Al Arabiya dari Reuters (12/12).
Diskusi diplomatik Turki dengan AS terus berlanjut "mengenai pencabutan sanksi dan hambatan terhadap pengadaan F-35 dan penerimaan kembali negara kami ke dalam program tersebut," lanjut kementerian.
"Menangani proses terkait proyek F-35 dalam semangat aliansi, melalui dialog bersama dan konsultasi konstruktif, akan memberikan kontribusi positif bagi hubungan bilateral," tambah kementerian tersebut.
Menteri Luar Negeri Hakan Fidan mengatakan kepada Reuters pekan lalu, ia yakin Turki dan AS akan menemukan cara untuk mencabut sanksi Amerika "segera."
BACA JUGA:
Diketahui, Washington mengatakan S-400 menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas.
Sementara, Turki menolak hal itu dan mengatakan S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam NATO.