JAKARTA - Angkatan Udara Amerika Serikat di Korea Selatan akan mengambil langkah-langkah untuk memperketat keamanan dengan mengambil alih kembali kendali akses ke gerbang Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, yang saat ini digunakan bersama dengan militer Korea Selatan, kata para pejabat pada Hari Kamis.
Langkah ini dilakukan setelah militer AS mengajukan pengaduan atas penggeledahan dan penyitaan oleh tim penasihat khusus di pangkalan udara yang terletak sekitar 65 kilometer selatan Seoul, pada Bulan Juli sebagai bagian dari penyelidikan mereka terhadap upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Saat ini, pihak AS mengendalikan akses ke dua dari tiga gerbang yang digunakan di pangkalan udara tersebut, yang juga menampung fasilitas-fasilitas penting yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Korea Selatan, seperti Komando Operasi Angkatan Udara dan Pusat Kontrol dan Pelaporan Utama Angkatan Udara.
Setelah langkah pengamanan yang lebih ketat diberlakukan bulan depan, personel militer Korea Selatan akan membutuhkan kartu identitas pertahanan yang disetujui AS untuk mengakses gerbang yang tersisa di pangkalan udara tersebut.
Militer Korea Selatan kini dapat mengaksesnya dengan kartu identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan.
Skuadron Tempur ke-51 AS mengkonfirmasi, persyaratan akses pangkalan telah "diperbarui" untuk memastikan keamanan.
"Kami baru-baru ini memperbarui persyaratan akses pangkalan, dan semua perubahan dilakukan dalam koordinasi dengan mitra ROKAF kami," kata unit tersebut dalam pernyataan, merujuk pada Angkatan Udara Korea Selatan dengan nama resminya, Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF), dilansir dari Yonhap (11/12).
"Prioritas kami adalah memastikan keamanan Pangkalan Udara Osan, dan perubahan ini akan meningkatkan interoperabilitas kami dengan mitra ROKAF kami," katanya.
BACA JUGA:
Sementara itu, seorang pejabat Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan kedua belah pihak berkoordinasi erat untuk meningkatkan sistem akses di Pangkalan Udara Osan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dengan alasan keamanan.
Setelah penggerebekan oleh tim penasihat khusus, Wakil Komandan Pasukan AS di Korea (USFK) Letnan Jenderal David Iverson dilaporkan mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk memprotes penggeledahan tersebut.
Para pejabat Korea Selatan, termasuk kepala kementerian pertahanan dan Angkatan Udara, telah menekankan, penggeledahan tersebut berlangsung di wilayah yang dikuasai oleh militer Korea Selatan, dan penggerebekan tersebut tidak melanggar Perjanjian Status Pasukan bilateral tentang penempatan pasukan AS di Korea Selatan.